Apa Kabar Revolusi Mental?

0

Sesudah dua tahun lebih duet Jokowi-Jusuf Kalla memerintah Indonesia, tak salah jika kita menelisik pencapaian revolusi mental. Apakah slogan kampanye pilpres itu sudah terimplementasikan dalam tata kehidupan bangsa? Ataukah, revolusi mental jatuh menjadi jargon, dan nama situs internet?

Dulu, revolusi mental digembor-gemborkan sebagai upaya untuk menciptakan paradigma, budaya politik dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya nusantara, bersahaja dan berkesinambungan. Nyatanya masih jauh panggang dari api. Kesimpulan ini setidaknya bisa kita telisik dari tiga hal.

Lemahnya Kebijakan Pro Rakyat

Pertengahan dan akhir tahun 2016, banyak lembaga riset yang mengeluarkan rapor merah bagi kinerja pemerintah. Utamanya, terkait kinerja dalam memproduksi kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Publik masih menilai pemerataan kesejahteraan belum direspon dan diwujudkan dengan baik. Harga bahan-bahan pokok tidak lebih terjangkau ketimbang sebelumnya. Dari sisi penyediaan lapangan kerja, masih relatif buruk. Bahkan, dari sisi mengurangi pengangguran, kinerja  jajaran Jokowi juga masih kurang menggembirakan.

Celakanya, fenomena ini tidak ditanggapi pemerintah dengan baik. Alih-alih menggalakkan implementasi slogan kerja-kerja-kerja; pemerintah terkesan berlindung pada pencitraan. Publik dicekoki dengan parade selfi menteri-menteri kabinet sedang bekerja, tetapi kondisi situasi tidak berubah signifikan. Untuk menghibur rakyat, berita standar Bloomberg dipelintir sebagai stigma Jokowi Pemimpin terbaik se-Asia Pasifik. Kenaikan harga BBM dipelintir bahwa yang naik hanya BBM bersubsidi. Demikian pula dengan kenaikan TDL listrik dan biaya pengurusan STNK dan BPKB.

Tragisnya, ketika publik menggugat ketidakhadiran pemerintah dalam permasalahan keseharian mereka; ada kesan defensif keterlaluan yang ditampilkan. Bukannya menggeliat, masyarakat malah diminta untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.  Cabai mahal, masyarakat diminta menanam cabai. Listrik dan BBM naik, masyarakat diminta untuk melakukan penghematan. Pemerintah tidak hadir sebagai solusi, tetapi malah menyelesaikan masalah rakyat dengan memberi masalah baru.

Kisruh Internal Kabinet

Ada kesan penyelenggaraan pemerintahan berlangsung bak autopilot. Jokowi sebagai pemegang otoritas kekuasaan terkesan tidak memahami kebijakan-kebijakan yang diambil menteri-menterinya. Ketika masalah mencuat, para pembantu presiden malah saling lempar tanggungjawab. Bukannya mengklarifikasi, mereka malah cari selamat masing-masing. Beberapa kali pula, presiden terpaksa maju ke depan untuk menjelaskan kepada publik ikhwal yang sebenarnya terjadi. 

Pola penyelenggaraan pemerintahan yang autopilot dan terkesan cari selamat masing-masing ini jelas menerbitkan kebingungan dan kekhawatiran publik. Terlebih kerap informasi antara menteri yang satu berbeda dengan menteri yang lain. Rakyat kesulitan untuk menemukan institusi mana yang benar-benar bisa dipercayai.

Di lain sisi terbit pula kegeraman di hati rakyat. Ada kesan melecehkan yang diterima publik. Seolah-olah publik tidak paham adanya mekanisme pengambilan keputusan di tingkat pemerintah, sehingga para pejabat negara dapat seenaknya lempar tanggungjawab. Publik merasa dibodohi. Gugatan mereka ini menderas di media sosial dalam bentuk parade penilaian negatif atas ketidakjelasan kinerja pemerintah. Kemuakan publik juga memunculkan radikalisasi perlawanan akan informasi-informasi buram pemerintah melalui pembuatan portal-portal berita alternatif yang lantas dituding sebagai sumber hoax oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi. 

Aparat Hukum Jadi Alat Penguasa

Fenomena ini kita saksikan dalam empat bulan terakhir. Aparat hukum mendadak keras terhadap para pengritik pemerintah. Dari dugaan makar, ujaran kebencian, isu korupsi sampai penghinaan simbol negara ditudingkan kepada pihak oposisi. Perubahan pola ini jelas menerbitkan pertanyaan besar di benak publik. Terutama pada pengusutan setumpuk kasus dari belantara masa lalu kepada orang-orang tertentu. Ada pula fenomena kebijakan tebang pilih yang terang sekali. Juga penanganan kasus yang gapah-gopoh sehingga malah mempermalukan aparat sendiri.

Celakanya, pergeseran fungsi aparat ini telah menyebabkan gejolak sosial politik di tanah air. Akibat ketidaktegasan sikap pemerintah, dalam empat bulan ke belakang, negeri kita terus dilanda unjukrasa dan perang dingin di aras media massa. Ikatan sosial bangsa mulai tercabik, bukan lagi SARA penyebabnya, melainkan sentimen politik yang tidak terkelola dengan baik.

Segenap fenomena ini akhirnya melahirkan opini telah bergesernya fungsi aparat menjadi sekadar alat penguasa untuk menggebuk opisisi. Pemerintah boleh saja berkelit dan membantah. Tetapi rakyat jelas memiliki cara sendiri untuk menganalisa fenomena yang terjadi. Kecerdasan rakyat ini tidak bisa ditipu.

Tiga hal ini menjadi persoalan revolusi mental kekinian. Dibantah sekalipun oleh pemerintah, tiga penilaian ini telah menjadi opini publik, sehingga jika ingin memaksimalkan sisa periode pemerintahannya, ada baiknya Jokowi membenahi tiga persoalan ini dengan aksi nyata.

Sudah bukan zamannya melenakan rakyat dengan parade selfi. Rakyat membutuhkan tanggapan yang cepat dan tepat atas persoalan keseharian mereka. Bukan kabar baik yang dinanti rakyat, melainkan kabar baik yang benar-benar dirasakan rakyat.

Oleh: Joniko Hendrianto (pengamat sosial kemasyarakatan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here