Ketika Ulama Sudah Mengeluh

0
Sejumlah ulama serta pimpinan Pondok Pesantren menandatangani kain putih saat Deklarasi Persaudaraan Warga Banten di Alun-alun Serang, Banten, Jumat (3/2). (ant)

Belakangan ini banyak ulama mengeluhkan berkembangnya tuduhan yang menyudutkan umat Islam. Umat Islam dituding anti NKRI, anti Pancasila, anti kebhinekaan, anti toleransi. Keluhan itu sah-sah saja karena media massa dan media sosial sudah menggambarkan derasnya fenomena ini. Bahkan muncul gerakan yang berupaya memecah-belah umat Islam, membenturkan ormas Islam dengan ormas-ormas ke daerahan.

Ada kesan tudingan ini diamini pemerintah. Sempat muncul gagasan sertifikasi khatib dan mubaligh. Alasannya, ada kekuatiran terhadap fenomena berbangsa yang sedang diuji, dan mengarah pada disintegrasi. Singkatnya, Kemenag tidak ingin ada adu domba dalam isian-isian ceramah, apalagi sampai menghina kelompok tertentu. Beredar pula di media sosial surat pendataan ulama di beberapa daerah oleh aparat keamanan.

Sontak publik teringat pada kebijakan sejenis yang dipraktikkan di era orde baru. Semasa itu, banyak kasus khatib ditangkap aparat karena dituding isi ceramahnya mempertanyakan Pancasila.

Herannya keluhan ulama ini disampaikan oleh tokoh-tokoh Islam yang relatif dekat dengan pemerintah. Beberapa bulan lalu, Jokowi telah melakukan parade jamuan makan bagi tokoh-tokoh yang dinilai bisa merepresentatif umat Islam. Jangan-jangan aspirasi yang disampaikan dalam jamuan makan itu tidak ditanggapi serius oleh pemerintah.

Ahistoris

Segenap tudingan bagi umat Islam jelas ahistoris. NKRI mustahil tegak jika tudingan tersebut memiliki kebenaran. Pada titik-titik krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, umat Islam menunjukan kebesaran hatinya. Umat Islam tidak melakukan protes inskonstitutional ketika teks Pancasila vesi Piagam Jakarta diganti dalam sidang PPPKI pada 18 Agustus 1945.

Sebelum TNI terbentuk, laskar-laskar Islam sudah berperan dalam mempertahankan kedaulatan paska Proklamasi Indonesia Merdeka. Muhammad Natsir, tokoh masyumi, adalah inisiator penting kembalinya RI versi negera federal menjadi RI sebagai negara kesatuan. Mosi intergasi yang diajukan Natsir menjadi evaluasi bagi RIS yang muncul akibat tekanan dari Belanda.

Perjuangan umat Islam, baik untuk menyokong tokoh Islam sebagai pemimpin bangsa, atau menginternalisasi nilai-nilai Islami dalam peraturan perundang-undangan dilakukan secara demokratis. Aspirasi umat Islam itu diekspresikan dengan membentuk parpol-parpol Islam yang berjuang dari pemilu ke pemilu.

Dengan kekuatan sebagai mayoritas, umat Islam memiliki kemampuan untuk mengenyahkan pemerintahan yang sah dengan kekerasan. Tetapi hal ini tidak pernah dilakukan. Bahkan ketika umat Islam dimarginalisasi semasa era Orba, tidak pernah lahir perlawanan dengan kekerasan. Ini bukti bahwa umat Islam memahami sikap politik para pendiri bangsa adalah sikap yang terbaik bagi umat Islam. Sikap itu bersifat final.

Negara dan Agama

Konstitusi mengatur kebebasan warga negara untuk beragama. Turunannya, hukum negara tidak berhak untuk menyensor cara hidup umat beragama selama ia tetap mematuhi hukum tersebut. Artinya, negara tidak layak melakukan intervensi hanya berdasar prasangka-prasangka negatif. Tugas negara adalah menindak tegas oknum-oknum yang nyata-nyata telah melanggar hukum negara. Jika intervensi negara dilakukan berbasiskan kecurigaan, hal ini rentan dimaknai sebagai pelecehan bagi umat Islam.

Umat Islam sudah memiliki nilai-nilai untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini yang menjaga umat Islam menghadapi tantangan zaman. Buktinya diskursus sikap keragaman dalam tubuh Islam memunculkan empat model toleransi: ekslusif, inklusif, pluralis, dan interpenetrasi. Ada potensi model sikap keberagaman ini akan terus berkembang seiring dengan menderasnya arus globalisasi.

Ini bukti umat Islam tidak stagnan atas perubahan zaman. Umat Islam terus bertransformasi menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Mata air keislaman tidak sebatas direguk dari Timur Tengah, tetapi juga lokalitas tanah Nusantara sampai jauh ke negeri-negeri barat.

Pengetahuan-pengetahuan itu disesuaikan kembali dengan lokalitas nusantara. Sikap perbaikan internal ini sejatinya jauh lebih bernas ketimbang intervensi negara ke dalam ruang-ruang privat agama.

Sebagai umat mayoritas di Indonesia, keluhan ulama sebaiknya tidak ditafikan. Pemerintah harus menanggapinya secara serius. Terlebih keluhan ini disampaikan hanya beberapa bulan seusai parade jamuan makan siang antara Jokowi dan tokoh-tokoh umat Islam. Artinya, ada aspirasi yang belum selesai di sana sampai akhirnya terekspresikan kepada publik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here