Skandal Penyadapan SBY dan KH. Ma’ruf Amin, Akankah Jokowi Turun Tangan?

0
Presiden Joko Widodo (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama. (ant)

Privasi kita sebagai warga negara terancam ditendang ke dasar jurang. Dugaan penyadapan atas ponsel Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan KH. Ma’ruf Amin adalah alarm ancaman privasi  warga negara dalam berkomunikasi. Jika sosok sekaliber mantan presiden, dan ulama besar merangkap Rais Aam Nahdatul Ulama (NU) saja disadap, apa yang menghalangi kejadian serupa tidak akan menimpa kita?

Betapa mengerikannya jika segala perbincangan kita, baik via ponsel maupun email dan group-group digital masuk ke dalam brankas pengawasan negara. Siapa yang bisa menjamin data itu tidak akan disalahgunakan?

Dalam persidangan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaya Purnama, kita saksikan dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan pongah, kuasa hukum Ahok mengklaim punya bukti percakapan SBY dan dan KH. Ma’ruf Amin. Bahkan waktu dan rekaman percakapannya juga tercatat.

Siapa dan Mengapa?

Apa yang dipampangkan Ahok dan penasehat hukumnya adalah pagelaran arogansi kekuasaan yang nyata-nyata menyimpang.  Pertama, peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa pihak yang berwenang menyadap adalah penyidik, baik polisi, KPK, BIN dan BAIS TNI.  Wewenang itu pun dibatasi secara ketat. Konten penyadapan adalah informasi internal aparat hukum yang tidak disebarluaskan serampangan.

Sehingga, patut dipertanyakan, dari mana tim kuasa Ahok bisa memiliki konten tersebut? Karena Telkomsel sudah membantah, maka kuat dugaan konten itu adalah bocoran intelejen. Jika benar ada agen intelejen berkongsi dengan Ahok untuk menyadap artinya telah terjadi pelanggaran hukum pidana. UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) telah mengatur sanksi penjara 10 tahun dan/atau denda Rp800 juta bagi pelaku penyadapan ilegal (illegal wiretapling).

Kedua, apa motif penyadapan? Bukankah pemerintah sudah sepakat bahwa kasus Ahok bersifat personal sehingga tidak ada kaitannya dengan keamanan negara. Kuat dugaan penyadapan ini terkait politik. Ada pihak yang berpikir dengan menyadap ponsel SBY dan KH. Ma’ruf Amin, mereka dapat mencuri informasi perihal kegiatan, strategi dan taktik politik paslon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylvia Murni. Tujuannya untuk memenangkan paslon tertentu dalam pilkada DKI Jakarta.

Skandal penyadapan adalah kasus serius. Penyadapan tidak bisa ditolerir karena merusak hak privasi berkomunikasi seseorang yang diatur oleh konstitusi. Bahkan negara tidak boleh serampangan menyadap. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIII/2015 sudah terang mengatur hal ini.

Di luar negeri, sanksi penyadapan bukan main. Presiden AS Ricard Nixon terpaksa mundur akibat skandal Watergate; menyadap lawan politiknya pada masa kampanye Pilpres. Salah satu kegagalan Hillary Clinton melawan Donald Trump adalah skandal penyadapan Konvensi Nasional Demokrat (Democratic National Convention) dalam rangka pemenangan Pilpres AS 2016 silam.

Pemahaman Hukum

Kasus ini mengherankan mengingat di antara penasihat hukum Ahok tentu ada ahli hukum pidana. Apakah mereka tidak paham bahwa penyadapan illegal diancam pidana? Lantas, mengapa mereka bisa bersikap pongah ketika telah melanggar hukum? Apalagi pernyataan itu di hadapan sidang pengadilan? Bukankah setiap pertanyaan penasehat hukum di persidangan selalu dilandasi keabsahan tertentu?

Pengadilan bukan warung kopi di mana segala ucapan bisa serampangan dan lantas dilupakan. Jika melempar isu lantas meminta maaf, di mana penghargaan kepada sidang pengadilan? Di mana kewarasan hukum? Jangan-jangan opini publik bahwa ada kekuasaan besar yang membeking Ahok benar adanya?

Untuk meredam kecemasan publik atas ancaman penyadapan, aparat hukum harus bertindak. Harus jelas dari siapa Ahok dan penasihat hukumnya mendapat konten itu? Jika benar penyadapan illegal maka masuk ranah kepolisian. Sementara bila bocoran berasal dari data intelejen BIN, maka Presiden Jokowi harus turun tangan.

Terlebih pelanggaran UU ITE bukan delik aduan. Ada atau tidak ada laporan kepolisian wajib mengusut tuntas. Pasalnya, jika SBY dan KH. Ma’ruf Amin saja bisa diinjak-injak privasinya, apalagi rakyat biasa seperti kita? Gawat!

 

Anissa Fauziah – Penulis Freelance

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here