Terkait Penyadapan SBY, Jokowi Harus Bicara dan Bertindak sebagai Presiden

0
SBY dan Jokowi

Peristiwa yang terjadi pada persidangan ke 8 Terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Pernyataan Ahok dan pengacaranya terkait bukti lengkap pembicaraan Presiden RI Ke 6 Soesilo Bambang Yudhoyono dengan KH Ma’ruf Amin adalah sesuatu yang sangat serius.

Peryataan yang mengindikasikan bahwa Ahok dan pengacaranya tidak sekedar  memiliki bukti pembicaraan telepon SBY dan KH Ma’ruf Amin lewat berita di media harus mendapat perhatian serius dari Presiden Jokowi. Ahok dan Pengacaranya yang mengetahui waktu terjadinya telepon itu dengan rinci, yakni menyebut pukul 10.16 adalah indikasi telah terjadi pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia untuk berkomunikasi, serta merupakan  bentuk kejahatan serius yang diatur didalam UU No 39 tentang telekomunikasi pasal 40 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara serta UU ITE pasal 31 terkait penyadapan ilegal dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan ditambah denda sebesar Rp800 Juta. Tingginya ancaman hukuman tersebut menunjukkan bahwa penyadapan ilegal adalah kejahatan luar biasa yang harus diganjar dengan hukuman berat.

Ahok dan pengacaranya jangan menjadi pengecut dengan lari dan menyangkal sendiri ucapannya di dalam persidangan ke 8 yang sangat memalukan tersebut. Kenapa memalukan? Karena persidangan tersebut menjadikan terdakwa dan pengacaranya berubah menjadi seperti hakim sementara saksi yang seorang ulama besar, pemimpin umat, pimpinan Nahdathul Ulama, ketua MUI yaitu KH Ma’ruf Amin malah dicecar pertanyaan secara tidak beretika dan tidak ada rasa hormat sedikitpun seolah saksi berubah menjadi terdakwa. Sungguh peradilan tersebut sangat menyakiti rasa kemanusiaan melihat seorang ulama yang jadi saksi diperlakukan tidak patut.

Kembali kepada poin penyadapan, Ahok dan pengacaranya tidak cukup berpura-pura bodoh atau bahkan menganggap yang lain bodoh tidak bisa menganalisis pernyataan tentang waktu jam telepon tersebut dan substansi pembicaraan dalam hubungan telepon tersebut yang mana disebutkan poinnya bahwa ada permintaan dari SBY agar MUI segera mengeluarkan fatwa tentang dugaan penodaan agama yang dilakukan Ahok di Pulau Seribu september 2016 lalu. Keterangan waktu telepon itu tentu tidak ada di media disebutkan pukul 10.16, artinya Ahok dan pegacaranya jangan menggunakan kebohongan sebagai alibi. Waktu telepon itu hanya bisa diketahui dari penyadapan atau dibocorkan oleh pihak operator telekomunikasi. Maka sangat penting Ahok dan pengacaranya untuk jujur ke publik karena ini skandal besar.

Keterangan langsung yang saya dapat dari Bapak SBY bahwa tidak ada pembicaraan tentang fatwa, hanya ada ucapan terimakasih sebagaimana yang sudah disampaikannya kemarin dalam jumpa pers nya di kantor DPP Partai Demokrat. Maka selain diduga melakukan penyadapan, bahwa patut diduga Ahok beserta pengacaranya juga telah menyebarkan kebohongan dan perbuatan fitnah yang diatur dalam KUHP. Menjadi lebih serius, karena kebohongan dan fitnah dilakukan di pengadilan hanya untuk membebaskan seorang terdakwa penodaan agama yaitu Ahok.

Dalam kondisi ini, Presiden Jokowi tidak boleh memandang ringan masalah dugaan penyadapan terhadap Presiden RI ke-6 ini. Mantan Presiden dan mantan wapres adalah very important person (VIP) yang dilindungi secara khusus oleh Negara berdasar aturan yang dibuat Negara, sehingga dugaan penyadapan kepada Presiden RI Ke 6 yang dijaga oleh Paspampres dari unsur TNI merupakan kejahatan serius terhadap Negara. Maka atas dasar ini Presiden harus bicara dan bertindak sebagai Presiden yang mewakili Negara. Presiden Jokowi harus berhenti sebagai partisan politik. Dugaan keberpihakan Jokowi kepada Ahok dalam pilkada ini sangat kental aromanya. Maka sekarang, Presiden Jokowi harus berhenti sebagai partisan dan saatnya berbicara sebagai Presiden yang mewakili Negara melawan kejahatan kepada Negara. Jokowi jangan hanya reaktif terhadap orang-orang yang diduga mengganggu kekuasaannya.

Sangatlah penting saat ini Presiden Jokowi untuk bicara dan bertindak sebagai kepala negara. Presiden harus memerintahkan Kapolri agar segera mengusut dugaan penyadapan terhadap SBY sesuai dengan UU yang berlaku bahwa ini adalah delik murni dan tidak perlu adanya adauan dari korban. Terlebih SBY sudah bicara ke publik dan kepada pemerintah.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian jangan pura-pura tidak tahu ketentuan dalam UU ITE bahwa kejahatan ini adalah delik murni. Kapolri harus segera meneriksa Ahok dan pengacaranya atas dugaan penyadapan secara ilegal. Dan jika terbukti, maka Ahok dan pengacaranya harus dituntut di hadapan pengadilan dengan ancaman hukuman tertinggi sesuai UU Telokomunikasi 15 tahun dan UU ITE 10 tahun penjara atau kurungan.

Kasus dugaan penyadapan ini harus diusut secara tuntas. DPR juga tidak boleh tinggal diam atas kasus serius ini. DPR harus menyelidiki kasus ini dengan mengusulkan hak angket, karena patut diduga hal ini melibatkan negara, karena hanya negara yang punya dan memiliki alat sadap seperti KPK, BIN, BAIS dan POLRI. Dengan demikian tanggung jawab Presiden dituntut dalam hal ini. Jika penyadapan itu dilakukan oleh unsur alat negara demi kepentingan negara, artinya ada pembocoran rahasia negara kepada kelompok tertentu dan pembocor rahasia tersebut harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekali lagi kami meminta kepada Presiden Jokowi agar tidak memandang sepele perkara ini. Jokowi harus bertindak dan berbicara sebagai Presiden mewakili Negara melawan kejahatan terhadap Negara. Jangan salahkan opini publik jika Presiden Jokowi mengabaikan kasus ini maka publik akan menilai justru pemerintah terlibat dalam penyadapan ilegal demi kepentingan politik.

Oleh: Ferdinand Hutahaean (Rumah Amanah Rakyat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here