Aih! Demi Ahok, Kita Harus Revolusi?

0

Tak perlu menjadi analis berita untuk mengetahui betapa banyaknya penuntasan kasus hukum yang mengecewakan publik Indonesia.

Laporan Allan Nairn, seorang jurnalis kawakan, menggemparkan publik Indonesia tepat pada hari pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta. Laporan yang disiarkan tirto.id itu memang bukan main. Judulnya saja amat seksi: “Investigasi Allan Nairn: Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar”. Apakah penyiaran laporan ini terkait dengan kesibukan TPS se-Jakarta dalam memfasilitasi masyarakat untuk memilih Ahok-Djarot atau Anies-Sandi, saya tidak mau ambil pusing. Toh, berdasarkan banyak hitung cepat, Ahok sudah tumbang.

Yang menarik minat saya adalah satu pertanyaan besar: benarkah Ahok bisa jadi pintu masuk untuk makar? Baiklah. Ahok memang luar-biasa. Berbulan-bulan Ahok menyedot energi produktifitas bangsa ini ke dalam ruang kemubaziran. Tetapi benarkah kadar kegeraman publik kepadanya setara dengan 32 tahun pemerintahan Suharto itu sehingga transisi kekuasaan harus dilakukan secara paksa? Revolusi karena Ahok? Lucu sekali kedengarannya.

Tak perlu menjadi analis berita untuk mengetahui betapa banyaknya penuntasan kasus hukum yang mengecewakan publik Indonesia. Berapa banyak keputusan sidang pengadilan yang mencederai makna keadilan. Faktanya, tidak pernah slogan revolusi mendengking begini keras. Sekian lama, hanya  segelintir orang yang  peduli dan berjuang keras membenahi sektor peradilan yang bopeng-bopeng.

Benar! Ahok adalah kasus khusus, menyangkut kesucian agama –agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia pula. Wajar kalau saya, anda atau segenap umat Islam di Indonesia berang bukan kepalang. Tetapi, layakkah kemarahan ini diledakan dalam suatu revolusi? Apakah ini bukan seperti memuntung tangan tersebab meruyaknya borok seluas jempol di atas siku? Rasanya kok terlalu jauh dari nalar.

Layakkah kesilapan seseorang, atau ekstrimnya jaksa penuntut umum, diperluas menjadi kesalahan pemerintah secara penuh, sehingga Presiden Jokowi harus ditumbangkan? Seorang Ahok menjadi pemantik perubahan besar dasyat luar biasa di Indonesia sehingga kekuatan sebagian kalangan berhak untuk mencabut mandat rakyat pada pilpres 2014.

Baca juga  Agama (Tidak) Bisa Terpisah dari Jagat Politik

Jika begitu nalarnya, maka saya menolak menyebut aksi ini sebagai revolusi. Barangkali lebih tepat anarkisme yang konyol. Nalar ini akan menggerus muatan magis revolusi. Apa bedanya negara dengan karang taruna apabila fungsionarisnya gampang dikocok-ulang jika ketua umumnya tidak kita sukai.

Saya sarankan, janganlah gampang meneriakan revolusi pada musim panceklik solidaritas sosial seperti ini. Jika revolusi terjadi hari ini, itu akan menjadi revolusi yang berdarah-darah. Sinyal ini sudah amat jelas jika kita menimbang dua kutub yang berseteru secara sosial, budaya dan politik beberapa bulan belakangan ini. Masing-masing pendukungnya bukan main solidnya, bukan main kepala batunya dan bukan main berani bertindak kebablasannya.

Di lain sisi, polisi sudah menerjunkan kekuatan refresifnya. Beberapa tokoh oposisi harus merasakan mendekam di balik jeruji besi dengan tudingan makar. Ilustrasinya, jika salah satu kelompok ini benar-benar berniat melakukan revolusi, akan terjadi bentrokan amat keras. Dan aparat keamanan akan berada di belakang pihak yang bersedia menjaga status quo kekuasaan di negeri ini. Mereka yang memantik revolusi yang akan banjir darah sungguh terlalu logika bersemangat menghancurkan dan bukan memperbaiki. Boleh jadi, mereka adalah vampir kekuasaan. Tak peduli apapun jadi korban asal kekuasaan di tangan.

Padahal, alam demokrasi sudah memberikan ruang bagi publik untuk menghukum Jokowi-JK. Pada Pilpres 2019 kelak, mereka yang geram pada parade swafoto Jokowi dan kabinetnya, atau putus asa dengan realisasi janji-janji politik Jokowi-JK, memiliki kedaulatan penuh untuk mencabut mandat dari tangan mereka.

Saya masih percaya, di negeri ini masih banyak rakyat berpikir waras. Mereka yang mengedepankan akal sehat demi kemajuan negeri ini hingga tak tergoda berbagai retorika revolusi yang kebablasan itu. Mereka yang masih meneladani sikap Susilo Bambang Yudhoyono sebagai motor gerakan penyeimbang; atau Prabowo Subianto sebagai tulang punggung gerakan oposisi; untuk membiarkan Jokowi-JK menuntaskan periodesasi kepemimpinannya.

Baca juga  Aksi Simpatik 55 dan Politik Belah Bambu Penguasa

Saya pikir, sudah saatnya kita bicara Indonesia yang lebih luar. Masalah yang jauh lebih penting ketimbang mengurusi Ahok dan konco-konconya. Perkara keadilan sosial yang masih jauh panggang dari api di era pemerintahan Jokowi-JK ini. Silakan kawal dan kelak protes putusan persidangan Ahok, tetapi lokalisirlah masalahnya sebatas Ahok secara personal. Silakan tempuh jalur hukum hingga ke tingkat kasasi jika tak memuaskan. Tetapi jangan sekali-sekali bicara revolusi di saat solidaritas kebangsaan kita masih merenggang seperti ini. Bisa bahaya jadinya.

Oleh: Ridwan Sugianto, penggiat sosial kemasyarakatan

BACA JUGA:

Sah! Indonesia Punya Senator Rasa DPR

Menikam Jejak Aksi Cyber Army

Antara Ahok, BH dan Celana Dalam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here