Koalisi Parpol Tidak Efektif, Jokowi Tumbang di Pilpres 2019?

0

Memang belum ada pernyataan resmi, tetapi hampir pasti Jokowi akan turut berkompetisi pada Pilpres 2019 mendatang. Ini rasional menimbang kultur politikus Indonesia yang selalu ingin melanggengkan kekuasaan –termasuk bila rakyat sejatinya menilai Jokowi telah gagal sekalipun.

Jika rencana ini benar terjadi, hampir pasti koalisi parpol pendukung Jokowi tidak akan jauh berbeda dari koalisi parpol pendukung pemerintah saat ini, yakni PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, PPP dan PAN. Untuk PKB, PPP, dan PAN masih mungkin akan berubah. PPP amat tergantung dengan suksesi ketum-nya yang masih bergejolak sampai hari ini.

PKB boleh jadi hengkang jika aspirasi mereka tak terpenuhi, termasuk ambisi dari PKB untuk menempatkan kadernya sebagai cawapres-nya Jokowi. Perlu dicatat, pada Pileg 2014 silam, ketika perolehan suaranya membumbung, PKB sempat menawarkan kandidatnya untuk perpasangan dengan Jokowi yang sayangnya ditolak. Kondisi PKB juga mirip dengan PAN, yang biasanya akan mengajukan kadernya sebagai calon RI atau RI2. Dalam sejarah pilpres pasca reformasi, hanya pada pilpres 2009, PAN tidak ambil bagian dalam konstelasi kandidatnya.

Jadi kalau hitung-hitungan kasar, sejatinya koalisi Jokowi untuk pilpres 2019 silam akan sama dengan koalisi parpol pemenangan Basuki Tjahaya Purnama-Djarot Syaiful Hidayat tempo hari; yakni PDIP, Golkar, Hanura dan Nasdem. Pertanyaannya, apakah koalisi ini akan sefektif keberhasilan mereka pada Pilpres 2019. Besar kemungkinan tidak. Ada beberapa alasannya.

Pertama, suara koalisi parpol tersebut tidak semata-mata suara pemilih kandidat. Berdasarkan hasil perolehan suara pemilih Pilkada DKI Jakarta kita dapat memetakannya. Total suara parpol di DKI Jakarta adalah PDIP (1.231.843 suara), Golkar (376.221 suara), Hanura (357.006 suara) dan Nasdem (206.117 suara). Jadi total suara parpol pendukung Ahok-Djarot adalah 2.171.187 suara. Sementara perolehan suara Ahok Djarot adalah 2.357.785 suara pada putaran 1, dan 2.350.366 suara para putaran II. Jika dibandingkan dengan suara parpol artinya hanya ada selisih sekitar 200 ribu suara. Padahal logika pikirnya, dengan masisfnya gerakan relawan, mustahil jika mereka hanya mampu menghimpun suara sekitar 200 ribu suara –pasti jauh lebih besar lagi.

Baca juga  Bertemu di Restoran Jepang, Gerindra Klaim Tidak Tahu Isi Pertemuan Prabowo dan Luhut

Kesimpulannya, mesin parpol tidak efektif. Koalisi PDIP, Golkar, Hanura, Nasdem, PPP dan PKB tak mampu dan gagal memaksimalkan jumlah konstituen untuk memberi suara pada Paslon Ahok-Djarot yang mereka dukung. Suara Ahok-Djarot tidak berbeda secara berarti dengan jumlah konstituen parpol pendukung. Jika dikurangi sekitar 15 persen suara berdasarkan “primordial agama” Ahok, kontribusi parpol terhadap perolehan suara Paslon Ahok-Djarot akan semakin sedikit lagi. Tentunya menjadi pertanyaan besar, mengapa koalisi parpol pro pemerintah ini terjadi tidak bisa menunjukan taringnya.

Kedua, agendan Pileg dan Pilpres serentak. Event ini baru pertama terjadi sepanjang sejarah politik Indonesia. Dampaknya, perhatian parpol pendukung menjadi bercabang. Di satu sisi, parpol harus berjuangan untuk mendudukan kadernya di legislatif DPRD dan DPR. Di lain sisi, parpol harus bertanggungjawab membantu paslon Pilpres yang didukung untuk memperoleh suara pemilih semaksimal mungkin.

Hal ini akan menjadi semakin sulit jika dikaitkan dengan kultur politik Indonesia yang cenderung menjadikan parpol sekedar kendaraan. Bagaimanapun, dalam konteks pileg lazim terjadi pertukaran basis massa politik caleg, baik intra maupun esktra parpol. Pertanyaannya, bukan sekadar seandainya parpolnya berbeda, tetapi bagaimana jika paslon yang diusung parpolnya pun berbeda? Sulit membayangkan jika “pertukaran” massa politik antar politikus lintas parpol ini bukan sekadar pertukaran dukungan untuk legislatif, melainkan juga untuk capres-cawapres.

Jika diterapkan, tentu potensi keberhasilannya jauh lebih kecil. Menjadi rancu ketika pada pileg seseorang memilih caleg parpol A, tetapi pilpresnya memilih paslon dari parpol B. Besar kemungkinan yang terjadi adalah pemilihan bersifat linier, yakni baik caleg maupun capres-cawapres dari satu parpol.

Pada titik ini kita bisa menilai Jokowi tidak bisa bergantung pada koalisi PDIP, Golkar, Hanura dan Nasdem semata. Jokowi harus membuka ruang kolisi untuk parpol-parpol lainnya –termasuk koalisi parpol pendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tempo hari. Bagaimanapun, hampir pasti, PKS-Gerindra akan terus berkoalisi untuk mengusung Prabowo Subiantor sebagai capres pada Pilpres 2019.

Baca juga  Gerindra Capreskan Prabowo, Zulhas Sebut Dirinya Capres PAN

Dari gambaran Pilkada DKI Jakarta putaran II saja kita sudah sama-sama paham. Dengan kondisi Partai Demokrat membebaskan kadernya, dan AHY membebaskan pendukungnya, Ahok-Djarot sudah tertinggal jauh. Bagaimana jika massa pendukung AHY ini dimobilisasi kepada Anies-Sandi?

Namun koalisi Partai Demokrat-AHY ini hanya dapat ditarik bisa Jokowi mampu mencegah para Jokower untuk menaikan citra Jokowi dengan cara “kotor” –menyerang cetak tangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sewaktu memimpin Indonesia 2004-2014. Jika hal ini tidak cepat disikapi Jokowi, besar kemungkinan koalisi Partai Demokrat-AHY ini akan merapat kepada Prabowo. Jika ini yang terjadi, maka fenomena Pilkada DKI Jakarta kemungkinan besar akan terulang di tingkat nasional. Jokowi pasti tumbang!

Oleh: Fardhan Himawan Saputra (Dosen Ilmu Politik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here