Reklamasi Jadi Ujian Pertama Komitmen Anies-Sandi

0

Selamat datang pemimpin baru. Kata itu yang bakal diucapkan warga Jakarta saat menyambut pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Senin 16 Oktober 2017 mendatang.

Pasangan ini akan resmi mengemban amanah memimpin Ibukota lima tahun kedepan, dan tentunya tugas berat sudah menanti pasangan yang diusung Gerindra dan PKS dalam Pilkada lalu.

Bagi Anies, pelantikan kali ini merupakan kali kedua selama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pelantikan pertama saat dia menjadi Menteri Pendidikan Nasional, dan kedua sebagai Gubernur DKI Jakarta. Guna menyambut pemimpin baru, bakal diadakan acara syukuran dan selamatan. Kalau dulu Jokowi usai dilantik jadi Gubernur tahun 2012 mengadakan pesta rakyat.

Tapi Anies – Sandi tidak akan diberi waktu lama dalam euforia pasca pelantikan. Pasangan ini bakal ditagih soal janji-janji yang terucap saat kampanye, dan itu dengan mudah ditemukan jejak digitalnya. Jadi tidak kesempatan keduanya menjadikan adaptasi sebagai alasan, karena selama beberapa bulan ini telah ada tim singkronisasi.

Dari sekian banyak janji yang diucapkan pasangan ini, soal reklamasi bakal menjadi sorotan paling menyita perhatian. Hal itu tidak terlepas dari keputusan mendadak pemerintah pusat mencabut moratorium reklamasi teluk Jakarta. Pencabutan itu dilakukan hanya dalam hitungan hari menjelang Anies – Sandi menjadi pemimpin Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B Panjaitan mengatakan Anies – Sandi harus melanjutkan reklamasi. Pencabutan moratoriun ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 untuk mencabut moratorium reklamasi yang ditetapkan Menko Kemaritiman sebelumnya, Rizal Ramli. Menurut Luhut, surat tersebut telah dikirim ke Pemprov DKI Jakarta.

Luhut memang terkesan ngotot selama ini terkait dengan kelanjutan reklamasi. Tidak jarang mantan Menko Polhukam ini menyerang balik pihak yang tidak setuju dengan reklamasi. Dan itu memunculkan bermacam dugaan publik, apakah ada kepentingan pihak tertentu atau memang karena untuk kepentingan bangsa. Karena Luhut mengatakan bakal ada ribuan tenaga kerja terserap jika reklamasi dilanjutkan.

Karena ucapan Luhut tersebut, banyak yang makin penasaran bagaimana sikap Anies – Sandi pasca dilantik nanti. Apakah mereka akan menuruti keinginan pemerintah pusat, atau tetap pada apa mereka janjikan untuk rakyat Jakarta, yaitu menolak reklamasi.

Tapi Anies sendiri telah kembali menegaskan tidak ada yang berubah dari apa yang dia ucapkan saat kampanye, termasuk didalamnya terkait reklamasi. Meski dia menyebut akan bicara detail tentang reklamasi pasca pelantikan, tapi isyarat untuk menolak reklamasi telah terlihat.

Jika tetap menolak reklamasi, Anies tentu melawan keinginan pemerintah pusat, sama halnya dengan melawan terhadap kebijakan Jokowi. Tidak mungkin Luhut mengeluarkan keputusan tanpa sepengetahuan Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Apalagi soal reklamasi ramai dan jadi perhatian publik.

Dan apabila dia mengikuti keinginan pusat, maka dia bakal dicap sebagai pemimpin yang tidak amanah dan telah mengingkari janji kepada rakyat Jakarta. Dalam hal ini tentu yang memilih Anies karena janji soal penolakan terhadap reklamasi.

Reklamasi Wewenang Pusat atau Daerah?

Persoalan reklamasi sudah ramai sejak Ahok masih menjabat sebagai Gubernur. Saat itu Menko Maritim, Rizal Ramli mengeluarkan moratorium, dan Ahok bersikukuh kalau kewenangan soal reklamasi sudah didelegasikan kepada pemerintah DKI Jakarta, sesuai dengan Kepres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung pernah membenarkan hal tersebut pada April 2016 lalu. Dia menyebutkan proyek reklamasi pada dasarnya merupakan wewenang Pemerintah Pusat yang didelegasikan ke Gubernur DKI.

Menurut Pasal 4 peraturan tersebut, wewenang dan tanggung jawab reklamasi pantai utara ada pada gubernur selaku kepala Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Namun dalam perkembangannya, ada peraturan lain yang juga dijadikan acuan dalam pelaksanaan reklamasi Pantura, yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, dan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Nah, sekarang kondisi berubah. Posisi Menko Kemaritiman pro reklamasi, sedangkan Gubernur kontra. Berbeda dari kondisi sebelumnya, dimana Ahok pro reklamasi dan Menko (Rizal Ramli) menolak.

Tentu Anies-Sandi dalam menetapkan penolakan terhadap reklamasi telah memikirkan secara matang, termasuk dari sisi regulasi dan kemungkinan bakal menghadapi keputusan pemerintah pusat. Tinggal bagaimana pasangan ini bersikap, apakah tetap pada komitmen awal atau berubah setelah menjabat?.

Reklamasi bakal jadi ujian pertama kepemimpinan Anies-Sandi.

Oleh – Recky Alexander Gautama

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here