KPK Cekal Fredrich Yunadi Selama Enam Bulan

0

PolitikToday – Mantan Penasehat Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi akhirnya dicegah KPK melakukan perjalanan ke luar negeri. Selain melarang Fredrich ke luar negeri, komisi anti rasuah itu juga mencegah Mantan Wartawan Metro TV Hilman Mattauch dan Ajudan Setnov.

Dijelaskan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, KPK melakukan pencegahan melakukan perjalanan ke luar negeri terhadap empat orang saksi yang diduga telah ikut merintangi penyidikan terhadap kasus korupsi e-KTP Setya Novanto. Ke empat orang tersebut, jelas Febri adalah pengacara Fredrich Yunadi, wartawan Hilman Mattauch, ajudan Setya Novanto, Reza Pahlevi, serta Achmad Rudyansyah.

“Pencegahan terhadap empat orang, yaitu Fredrich Yunadi, Reza Pahlevi, M. Hilman Mattauch, dan Achmad Rudyansyah,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (9/1/2018).

Untuk itu, tambahnya, KPK sudah mengirimkan surat pencegahan ke luar negeri tersebut kepada Kemenkum HAM. Mereka dicegah ke luar negeri selama 6 bulan sejak 8 Desember 2017.

“Dicegah ke luar negeri selama 6 bulan, terhitung sejak 8 Desember 2018, karena dibutuhkan keterangannya dan saat dipanggil sedang berada di Indonesia. Dasar hukum Pasal 12 ayat 1 huruf b UU KPK,” ujar Febri.

Fredrich Yunadi sendiri mengakui dirinya tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dia sampaikan setelah ia dicegah bepergian ke luar negeri untuk enam bulan sejak 8 Desember 2017.

“Betul (dicegah berpergian ke luar negeri). Saya sebagai advokat kini dibidik KPK,” kata Fredrich Selasa (9/1).

Fredrich meminta wartawan untuk menanyakan terkait pencegahan dirinya kepada Ketua Tim Pembela Advokat DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Saproyanto Refa.

Kepada wartawan, Saproyanto mengakui dirinya diminta untuk mendampingi Fredrich, menyusul permintaan bantuan hukum kepada DPN Peradi. Menurut Saproyanto, Fredrich meminta bantuan hukum karena permasalahan di KPK.

Baca juga  Waket DPR: Petinggi Polri Jadi Plt Gubenur Kurangi Nilai Demokrasi

“Jadi dia minta bantuan hukum ke DPN Peradi atas masalah yang dia hadapi,” kata dia secara terpisah.

Saproyanto menjelaskan, Fredrich diperiksa karena diduga terlibat dalam tindak pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Setnov.

Meskipun demikian, Saproyanto mengatakan pencegahan yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Pencegahan yang dilakukan oleh KPK itu wewenang KPK, di dalam UU KPK diatur itu. Artinya permohonan yang diajukan oleh KPK itu sah,” tuturnya.

(gg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here