Duta Besar Negara Uni Eropa Lobi DPR Gagalkan UU LGBT

0

PolitikToday – Sejumlah duta besar negara uni eropa di Indonesia telah menemui Komisi III DPR. pertemuan itu diduga untuk ‘menghalangi’ dimasukannya sejumlah persoalan moralitas, seperti zina, LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) dalam revisi UU KUHP.

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil membenarkan bahwa beberapa waktu lalu, sejumlah duta besar negara uni eropa, telah menemui Komisi III DPR. Mereka kemudian melakukan pertemuan tertutup di DPR RI.

“Mereka mempertanyakan sejumlah hal terkait Revisi UU KUHP. Mereka khawatir persoalan susila ini masuk dalam ketentuan formal (diatur lebih luas dalam revisi UU KUHP, Red),” kata Nasir, Selasa (13/2).

Seperti diketahui, Panja Revisi UU KUHP akan memperluas pidana dalam persoalan LGBT dan Zina. Pasal yang diperluas di antaranya pidana zina tidak hanya dikenakan pada pelaku yang sudah menikah saja. Tetapi juga dikenai kepada pelaku yang masih bujangan/gadis.

Sementara dalam hal LGBT, pidana juga dikenai pada pelaku LGBT yang sudah dewasa. Mereka akan dikenai pidana jika masuk ke unsur-unsur pidana. Seperti: melakukan perbuatan LGBT di tempat umum, mempublikasikan, melakukan dengan ancaman.

Para duta besar itu, menurut Nasir, memberi masukan agar tidak mempidanakan masalah-masalah tersebut.

“Mereka (para duta besar) bilang kalau Indonesia itu negara toleransi dan demokrasi, supaya jangan mengatur hal-hal privat,” kata Nasir.

Walaupun awalnya mereka mengaku tahu kalau Indonesia mempunyai nilai-nilai yang berbeda dengan negara barat. Tetapi tetap saja mereka minta agar hal-hal yang mereka anggap urusan pribadi tidak dimasukan dalam persoalan pidana.

Dijelaskan Nasir, mereka menyebut persoalan nilai-nilai kesusilaan adalah persoalan pribadi atau privat. Tidak ada urusannya dengan masalah keluarga, masyarakat dan negara. Namun Nasir tidak sependapat dengan pandangan mereka.

Baca juga  SBY Bertemu dan Berdialog Dengan Kelompok Tani di Batang

“Tapi ujung-ujungnya masalah susila ini akan mengancam ketahanan keluarga, sosial di masyarakat, dan pada gilirannya akan mengancam ketahanan negara,” papar dia.

Dengan adanya masukan dari para duta besar uni eropa ini, Nasir mengatakan berterima kasih atas masukannya. “Tapi bagaimanapun juga kita adalah negara yang berdaulat. Bahwa nilai-nilai barat yang dianut barat dengan nilai-nilai Indonesia, yang mayoritas mengandung nilai-nilai agama, berbeda dengan mereka,” ungkap Nasir.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa turut membenarkan adanya pertemuan dengan para duta besar negara Uni Eropa tersebut. Itu menurutnya, dilakukan sebagai tugas dan fungsi kedewanan, yakni mendengarkan masukan dari masyarakat.

“Itu dalam rangka mendengarkan pendapat bersama untuk mempertimbangkan soal itu,” ujar Desmod, Selasa (13/2).

Terkait adanya penolakan dari Dubes Uni Eropa, pihaknya tidak bisa setuju dengan masukan dari para duta besar tersebut. Kata dia, itu harus dibicarakan dahulu dengan pemerintah.

“Itu akan dibawa dulu dengan pemerintah dalam pembahasannya,” katanya.

DPR diungkapkan Desmond, tidak bisa setuju atau tidak setuju setelah adanya pertemuan tersebut. Pasalnya semua masukan yang ada perlu dirapatkan dulu di DPR, setelah itu baru akan dibicarakan dengan pemerintah.
(kg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here