Gaduh Perpres TKA, DPR Minta Pemerintah Bentuk UPT Pengawas

0

PolitikToday – Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf angkat bicara terkait polemik Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing. Dede meminta meminta pemerintah membentuk unit pelaksana tugas (UPT) pengawas tenaga kerja asing (TKA) di daerah. Sebab, tenaga kerja asing ilegal atau mereka yang legal namun mengerjakan pekerjaan kasar, banyak ditemukan di daerah.

“Kami minta membuat UPT tenaga kerja di kabupaten untuk daerah yang ada investasi dan pekerja asing,” Kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Perpres tersebut, kata Dede, memang menyederhanakan proses birokrasi bagi tenaga kerja asing legal yang masuk ke Indonesia. Namun, saat ini juga banyak ditemukan tenaga kerja asing ilegal sehingga pemerintah juga harus mengurus yang ilegal. Sehingga masyarakat menjadi tenang karena lapangan kerja yang semestinya menjadi hak mereka tak diambil para tenaga kerja asing ilegal.

“Perpres ini sebenarnya mengatur yang legal bukan yang ilegal. Nah yang ilegal kami minta Pemerintah bikin tim atau satgas tadi. Karena ilegal ini masuknya jalur bebas visa,” papar Dede.

Dede juga mempertanyakan efektifitas pengawasan Perpres Tenaga Kerja Asing tersebut.

“Siapa yang ngawasi dan yang ngontrol? Daerah. Kan udah bahas semua. Itu kenapa kami cecar ke pemda karena pengawasannya ada di daerah di kabupaten dan provinsi,” lanjut dia.

Sementara Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri meminta publik untuk tidak membesar-besarkan isu masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) lewat Perpres tersebut.

“Jadi isu tenaga kerja asing ini jangan diolah dan dibesar-dibesarkan. TKA yang masuk ke kita masih sangat terkendali,” jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis, (26/4/2018).

Hanief membandingkan dengan Singapura yang lebih besar tenaga kerja asingnya ketimbang tenaga lokalnya. Sehingga kekhawatiran masuknya TKA ke Indonesia akan menghilangkan lapangan kerja buat rakyat sangat tidak logis.

Baca juga  Jokowi Teken Perpres Penggunaan Tenaga Asing

“Misalkan anda pengusaha memiliki 5000 karyawan dan membuka smelter di Thailand, apa 5000 karyawan ini akan dibawa? Tidak mungkin bisa bangkrut,” tegas Hanif.

Hanif menilai sangat tidak logis jika investor asing yang masuk ke Indonesia tidak mengikut sertakan beberapa karyawannya.

“Kalau anda pengusaha Indonesia buka smelter di Thailand tidak bawa beberapa karyawan anda ya tidak logis juga, orang nilainya triliunan,” pungkas Hanif.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here