Jika PKB Mau Jegal AHY, Demokrat: Panglima Santri Kok Takut Perang?

0

PolitikToday – Partai Demokrat mempertanyakan maksud PKB mengusulkan tenggat waktu pendaftaran calon presiden yang diatur dalam Peraturan KPU nomor No 5 tahun 2018 dari 10 Agustus 2018 menjadi 3 Agustus 2018.

Jika usulan ini dipenuhi, upaya Partai Demokrat untuk mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2019 dipastikan kandas. Pasalnya, syarat seseorang untuk menjadi capres/cawapres di Pasal 169 UU Pemilu berusia minimal 40 tahun. Sementara pada 10 Agustus 2018, AHY baru akan berumur 40 tahun.

“Apapun motif dari usulan itu, bagi kami tidak masuk akal dan pekerjaan aneh atau terkesan nyari-nyari pekerjaan saja. Untuk apa coba usulan itu?” ujar Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PD Ferdinand Hutahaean, Selasa (24/4/2018).

Namun, apabila usulan tersebut guna menjegal langkah AHY, Ferdinand menyindir Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai politisi yang takut perang.

“Jika untuk menjegal AHY, maka kami usulkan julukan Panglima Santri Cak Imin (Muhaimin Iskandar, red) dicabut saja. Masa ngaku panglima tapi takut perang?” sindir Ferdinand.
Bagi Ferdinand, usulan PKB sangat lucu. Usulan itu juga disebut Ferdinand tak meningkatkan kualitas demokrasi bangsa.

“Jadi kalau mau kasih usul, kasihlah usul yang baik bagi bangsa, bukan usul yang tidak bermutu sama sekali,” tegas dia.

Sebelumnya PKB mengusulkan pendaftaran calon presiden dan cawapres dimajukan. PKB mengusulkan pendafatran pasangan calon Pilpres 2019 di KPU paling telat ditutup pada 3 Agustus 2018.

“Untuk memenuhi azas konstitusionalitas pemilihan presiden tahun 2019 ini, saya mengusulkan pendaftaran calon presiden dimajukan paling akhir pada tanggal 3 Agustus 2018,” ujar Ketua DPP PKB Lukman Edy dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/4/2018).

Berdasarkan PKPU No 5 tahun 2018, disebutkan waktu pendaftaran calon presiden ke KPU tanggal 4 sampai 10 Agustus 2018. Lukman meminta agar ada revisi.

Baca juga  Sandiaga Temukan Dugaan Pelanggaran Penggunaan Uang Negara di Pilpres

“Sehingga kalau pendaftarannya selama 1 minggu harus dimulai pada tanggal 27 Juli 2018 (27 Juli 2018 sampai dengan 3 Agustus 2018, red),” tuturnya.

Lukman menyebut ada pasal yang inkonstitusional dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018. Untuk itu dia meminta agar ada perubahan jadwal pendaftaran pasangan capres/cawapres untuk Pilpres 2019 agar tidak ada pelanggaran konstitusi saat Pemilu.

“PKPU yang mengatur jadwal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yaitu pada tanggal 4 agustus sd 10 agustus, tidak tepat dan melanggar beberapa pasal di dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” papar Lukman.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here