Jokowi Diduga Langgar UU, DPR Wacanakan Pansus Perpres TKA

0

PolitikToday – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sepakat tentang pentingnya pansus untuk menilik Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing. Fahri menduga ada pelanggaran UU di polemik tenaga kerja asing.

“Memang apabila satu keputusan pemerintah diduga telah melakukan pelanggaran undang-undang, maka level dari pengawasannya itu bukan hak bertanya biasa atau interpelasi,” ujar Fahri kepada wartawan, Kamis (19/4/2018).

Karena itu Fahri menilai pembentukan pansus adalah sesuatu yang dimungkinkan.

“Kalau hak bertanya adalah hak individual anggota, kalau hak interpelasi adalah hak pertanyaan tertulis lembaga. Tetapi, karena diduga ini levelnya adalah pelanggaran undang-undang, maka Pansus Angket untuk menginvestigasi diperlukan,” terang Fahri.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon lalu melempar wacana pansus untuk menilik Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing. Dia menganggap penerbitan Perpres tersebut salah arah dan tidak memihak tenaga kerja lokal. Dia menegaskan kebijakan Jokowi ini perlu dikoreksi.

“Jadi, bila perlu nanti kita usulkan untuk dibentuk Pansus mengenai tenaga kerja asing, agar lebih punya taring. Bahaya sekali jika pemerintahan ini berjalan tanpa kontrol memadai,” kata Fadli lewat Twitter.

Kekhawatiran yang sama juga disampaikan Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto, mengatakan sejatinya Perspres yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah tenaga kerja lokal, karena Indonesia dibanjiri TKA.

“Menurut hemat kami, Perpres ini secara alamiah akan mengurangi kesempatan kerja lokal. Tanpa Perpres ini saja, sudah banyak pekerja asing,” katanya dalam suatu diskusi publik di kawasan Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Perpres tersebut telah diteken Jokowi pada 26 Maret 2018. Perpres ini berlaku setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan, 29 Maret 2018, oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Baca juga  Relasi Jokowi dengan Luhut dan Setya Novanto

Terkait, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Perpres TKA untuk mempermudah administrasi TKA level manajer ke atas, bukan untuk memudahkan TKA masuk Indonesia. Pramono sadar isu TKA ini sengaja dimainkan oleh pihak tertentu pada ‘tahun politik’ ini. Meski demikian, dia menegaskan, perpres itu berkaitan dengan administrasi.

“Jadi kita tahu karena ini tahun politik, isu tenaga kerja pasti digoreng-goreng. Tapi sekali lagi kami tegaskan, perbaikan yang dilakukan dalam perpres itu adalah administrasi, pengurusan. Agar misalnya seorang direktur yang sudah bekerja di sini kan banyak, kemudian mereka harus keluar dulu ke Singapura untuk izin sementara, baru masuk lagi. Nah, izin-izin begitulah yang diatur, dipermudah,” kata Pramono Anung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/4/2018).

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here