KPK Bantah Usulkan Pilkada Melalui DPRD

    0

    PolitikToday – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pernah mengusulkan agar pelaksanan pemilihan kepala daerah kembali dilakukan melalui mekanisme pemilihan tertutup oleh anggota DPRD. Ditegaskan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah lembaganya tidak pernah mengusulkan hal tersebut. Menurutnya, KPK bahkan tidak pernah menyimpulkan apalagi mengusulkan agar Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.

    “Kami tegaskan hal tersebut tidak benar. KPK tidak pernah menyimpulkan apalagi mengusulkan agar Kepala Daerah dipilih oleh DPRD,” tegasnya di Gedung KPK, Selasa (10/4).

    Ditambahkan mantan Aktifis ICW itu, dikembalikannya sistim pemilihan kepala daerah dari DPR tidak serta merta mampu meminimalisir tindak pidana korupsi oleh kepala daerah.

    Ia menambahkan, korupsi dapat saja terus terjadi meski Kepala Daerah dipilih oleh DPRD ataupun dipilih oleh rakyat secara langsung.

    “Jadi, tidak tepat jika kami mengkambinghitamkan sistem Pilkada langsung yang sudah kita pilih sebelumnya sebagai salah satu bentuk proses demokrasi di Indonesia seolah sebagai penyebab korupsi,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, saat ini sekitar 122 anggota DPRD telah diproses KPK dalam kasus korupsi. KPK bahkan sudah membuktikan dalam sejumlah kasus yang ditangani bahwa kewenangan pembentukan regulasi, anggaran, dan bahkan pengawasan diselewengkan dengan imbalan sejumlah uang.

    “Kami tentu harus lebih cermat dan mendalam dalam melakukan kajian sebelum menyimpulkan sesuatu,” kata Febri.

    Evaluasi pelaksanaan Pilkada langsung ini telah berulang kali disampaikan. Hal ini disebabkan sejak beberapa tahun terakhir, angka tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah terus meningkat. Bahkan beberapa diantara kasus korupsi tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

    Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan, pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap sistim pelaksanaan pilkada langsung tersebut. Ia menyebutkan sistim yang sudah berjalan selama lebih kurang belasan tahun itu telah membawa dampak dan masalah yang tidak baik.

    Baca juga  PPATK Akan Awasi Transaksi Keuangan Partai Politik dan Peserta Pilkada

    “Terkait Pilkada langsung, kami evaluasi ternyata banyak masalah yang dihadapi. Kami minta kelompok masyarakat untuk melihat kembali apakah Pilkada langsung memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Ketua DPR RI Bamsoet.

    Namun, politisi Golkar itu menambahkan, jika evaluasi itu menyatakan bahwa Pilkada langsung masih memberikan manfaat maka silahkan dilanjutkan. Akan tetapi jika tidak, maka perlu dievaluasi karena institusinya tidak mau pelaksanaan Pilkada menyebabkan perpecahan masyarakat.

    (gg)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here