KPK Harus Usut Rekaman Menteri Rini dan Dirut PLN

    0

    PolitikToday – Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta KPK untuk proaktif mengusut isi rekaman suara telepon antara Menteri BUMN, Rini Soemarno dengan Dirut PLN, Sofyan Basyir.

    Meski rekaman tersebut telah diedit. Namun itu bukan berarti KPK berdiam diri. Komisi anti rasuah, kata dia, harus tetap mengusut rekaman tersebut.

    Apalagi dalam rekaman yang beredar ada dugaan pembagian saham proyek-proyek storage LNG di beberapa daerah yang melibatkan kakak kandung Rini, Arie Hernanto Soemarno. KPK, sambungnya, harus menjadikan hal itu sebagai petunjuk.

    “Biarpun bentuknya editan, seharusnya rekaman ini membuat penasaran pihak KPK untuk melakukan penelusuran atas isi atau pembicaraan tersebut,” ujarnya.

    Terkait, politisi PDIP Falah Amru menilai bahwa Menteri Rini patut diduga telah melakukan pelanggaran etika karena melibatkan bisnis keluarga dalam urusan negara.

    “Patut diduga Menteri Rini melanggar etika dalam menjalankan tugas negara dengan melibatkan bisnis dalam keluarga,” ujar anggota Komisi VII DPR itu dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/4/2018).

    Falah berharap Presiden Jokowi dapat mengambil tindakan tegas pasca percakapan antara Menteri Rini dan Dirut PLN Sofyan Basyir viral di media sosial.
    “Presiden harus mengambil sikap tegas terhadap Menteri BUMN. Bukan hanya melanggar etika, tetapi melanggar perintah Presiden. Kepentingan negara harus lebih utama dan tidak melibatkan keluarga,” sambung Sekjen Pimpinan Pusat (PP) Baitul Muslimin Indonesia itu.

    Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro sebelumnya meluruskan kabar beredarnya penggalan percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir.

    Muncul persepsi percakapan yang diduga sengaja diedit itu bertujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.

    Kementerian BUMN menegaskan bahwa percakapan tersebut bukan membahas tentang ‘bagi-bagi fee’ sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekaman suara tersebut.

    Imam mengakui memang benar Rini dan Sofyan Basir melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.
    Diskusi tersebut bertujuan memastikan investasi itu memberikan manfaat maksimal bagi PLN dan negara, bukan sebaliknya untuk membebani PLN.

    Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi adalah Sofyan Basir memastikan syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan.

    “Kami tegaskan kembali pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG),” kata Imam di Solo, Sabtu (29/4/2018) lalu.

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here