KSPI: Buruh Tidak Akan Dukung Jokowi di Pilpres 2019

0

PolitikToday – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan penolakan terhadap Perpres No 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing tidak berhubungan dengan Pilpres 2019. Sekalipun tidak ada Perpres atau kedepannya dicabut, ia mengklaim buruh tidak akan lagi mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

“Tanpa ada Perpres pun, suara buruh tidak akan lari ke Jokowi,” kata dia, Kamis (26/4).

Saat ini menurutnya tenaga kerja lokal yang berpendidikan terancam dengan masifnya serbuan TKA China masuk ke Indonesia. Jokowi dinilai terlalu mudah menandatangani Perpres yang memudahkan TKA masuk ke Indonesia.

Sementara itu, banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi.

“Kok TKA China sekarang begitu mudah dengan bebas visa,” katanya.

Iqbal menilai pembentukan Pansus TKA merupakan jawaban dari perdebatan mengenai data yang berbeda antar instansi pemerintah mengenai keberadaan TKA di Indonesia.

Sebab, kata Iqbal, data yang dikeluarkan pemerintah soal TKA di Indonesia yang disebut mencapai 85 ribu orang merupakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan (skilled worker). Sementara, catatan kelompok buruh, ada setidaknya 157 ribu TKA yang tak punya keterampilan (unskilled worker).

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri meminta agar Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak dipolitisasi menjelang pilpres 2019.

Hanif mengklarifikasi bahwa Perpres 20 Tahun 2018 tidak akan membuat TKA ilegal mudah masuk ke Indonesia. Bahkan Hanif menegaskan, Perpres TKA bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja melalui investasi sehingga iklim investasi dibuat lebih kondusif.

“Karena itu tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat kita semua, tolong jangan dipolitisasi,” ujar Hanif, Kamis (26/4).

Baca juga  Ujung - Pangkal Soal Omnibus Law dan Penundaan Klaster Tenaga Kerja yang Tidak Berkesudahan

Saat ini, politisi Gerindra Fadli Zon juga menggulirkan wacana tentang panitia khusus hak angket terhadap Perpres No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Menurut Fadli ada beberapa alasan pansus ini dibentuk, antara lain aspek politik, keamanan, dan ekonomi.

Pada aspek politik, Fadli menilai keberadaan TKA berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan electoral. Dalam aspek keamanan, keberada TKA berpotensi dianggap dapat mengancam instalasi pertahanan negara. Sedangkan dalam aspek ekonomi, keberadaan TKA dapat membahayakan tenaga kerja lokal.

(bs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here