Minta Pilkada via DPRD, Pengamat: Mereka Masih Enggak Bisa Move On

0

PolitikToday – Maraknya wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan ke tangan DPRD mendapat respon negative dari Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) FH Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono.

Bayu menilai kalangan yang setuju atas wacana pengembalian pilkada ke DPRD berarti tidak bisa move on. Pasalnya, rakyat masih menghendaki pemilihan secara langsung.

“Isu yang dilontarkan sama. DPRD representasi rakyat jadi mereka punya legitimasi untuk milih. Kalau kata anak zaman sekarang, mereka (yang setuju) masih enggak bisa move on,” ucap Bayu, di diskusi ‘Ancaman Daulat Rakyat: Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD, di Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2018)

Bayu juga menilai argumen pilkada secara langsung menghasilkan pejabat korupsi tidak bisa diterima. Karena pilkada melalui DPRD juga tidak dapat menjanjikan kepala daerah bersih dari skandal tersebut. Contohnya, ketika pilkada masih dipilih oleh DPRD pada rentang waktu 1999-2004.

“Oke kita coba lihat ke belakang, tahun 1999-2004 bukan berarti tidak ada yang bersih. Dulu juga cukup signifikan. Seperti Bupati Kendal, kasus APBD tahun 2003-2004. Jadi alasan ini tidak bisa dipakai ulang,” ujar Bayu.

Senada dengan Bayu, Ketua Bawaslu Abhan menganalogikan persoalan yang muncul selama pilkada sebagai tikus dan Pilkada langsung sebagai rumah yang ditinggali tikus-tikus tersebut.

Maka, logika yang dibangun, seharusnya membasmi tikus-tikus yang tinggal dalam rumah itu, bukan justru menghancurkan rumahnya.

“Kalau rumahnya banyak tikus. Ya, tikus-tikus itu yang harus kita basmi, bukan si rumah demokrasi pilkada langsung yang harus dihancurin,” kata Abhan.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Ansari juga menentang dikembalikannya pilkada kepada DPRD. Feri mengatakan, kedaulatan berada di tangan rakyat. Karenanya, menjadi tidak pas jika muncul wacana pemilihan kepala daerah kembali ke tangan DPRD.

Baca juga  Agama dalam Politik, Politik dalam Agama

“Daulat itu di tangan rakyat. Jadi itu penting jadi garis besar apakah dipilih langsung atau tidak langsung. Untuk apa membuat KPU dan Bawaslu. Jelas, bahwa tidak matching soal (dikembalikan ke) DPRD,” ucap Feri.

Selain itu, lanjut dia, jika parpol setuju dengan wacana pengembalian hak pilih kepada DPRD, parpol tersebut dapat diartikan tidak sanggup membina kadernya untuk bersaing dalam pilkada. Juga, wacana itu, kata dia, jika disahkan justru dapat merubah sistem regenerasi kepemimpinan nasional yang telah ada saat ini.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here