SBY Minta Pemerintah Jelaskan Soal Data dan Jumlah TKA di Indonesia

0

PolitikToday – Presiden RI ke Enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pemerintah untuk terbuka dan menjelaskan kepada publik angka sebenarnya jumlah tenaga kerja asal negara asing yang saat ini bekerja di Indonesia. Hal ini disampaikan SBY agar masyarakat mendapat kejelasan terkait berapa sebenarnya jumlah TKA yang saat ini bekerja di Indonesia.

“Entah presiden, entah siapapun, jelaskan kepada rakyat. Berapa jumlahnya, dari negara mana, kerja di daerah mana saja,” ujar SBY saat berdialog dengan ulama dan santri di kota Cilegon, Banten, Minggu (24/4) lalu.

SBY yang hadir di Cilegon dalam rangka SBY Tour de Banten itu menyebutkan, meski tidak lagi menjabat sebagai Presiden, namun ia masih kerap didatangi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atas apa yang mereka alami termasuk kabar maraknya tenaga kerja asing yang saat ini bekerja di Indonesia.

Terkait Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perizinan Tenaga Kerja Asing, SBY meminta pemerintah untuk menyikapi keluhan masyarakat dengan bijak.

Ia juga menyebutkan, dalam UU Asean, tukar menukar tenaga boleh saja dilakukan. Ia menyebutkan saat ini masih banyak angkatan kerja Indonesia yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk memasuki lapangan kerja.

“Beritanya banyak sekali dan simpang siur, begini saja, tolong pemerintah segera jelaskan secara gamblang sebetulnya berapa sih jumlah TKA yang ada di Indonesia, maka daripada jadi fitnah jelaskan kepada rakyat,” ujar SBY.

Sementara itu, dikutip dari situs Seskab, alasan pemerintah menerbitkan Perpres 20/2018 itu adalah untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi.

Dalam Perpres ini disebutkan, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri.

Baca juga  Yusril Perang Twitt Dengan Menaker Soal Tenaga Kerja Asing

Disisi lain, gejolak protes atas terbitnya Perpres tersebut sudah merebak dimana mana. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bahkan mengancam akan menggelar aksi penolakan besar besaran dengan melibatan satu juta buruh saat Hari Buruh 1 Mei mendatang.

Dijelaskan Ketua Presidium KSPI said Iqbal, pihaknya akan memprotes Perpres tersebut. Ia menambahkan, KSPI bahkan sudah menunjuk pengacara Kondang Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum untuk mengajukan uji materi Perpres tersebut ke Mahkamah Agung.

Semenetara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bahkan berniat menggulirkan wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tenaga kerja Asing.

Pansus itu, nantinya, kata Fahri akan menyelidiki seputar latar belakang penerbitan Perpres. Menurut Fahri, Perpres tersebut terindikasi melanggar UUD 1945, Undang-undang tentang ketenagakerjaan. Lagipula, aturan itu dibuat pemerintah tanpa berkonsultasi terlebih dulu dengan DPR.

(gg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here