Agung Laksono Minta MK Tolak Gugatan Pembatasan Masa Jabatan Presiden/Wapres

    0

    PolitikToday – Politisi Senior Partai Golkar Agung Laksono menilai gugatan yang diajukan oleh kelompok masyarakat yang ingin mengajukan peninjauan kembali terhadap pasal 227 huruf I Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pemilihan Umum tidak patut diajukan. Agung menyebut, gugatan tersebut tidak mencerminkan adanya rasa hormat kepada konstitusi negara yang sudah ditetapkan.

    “Hemat saya siapa pun yang mengusulkan itu kurang mendidik dalam rangka membangun penghormatan terhadap Undang Undang & konstitusi, karena sebaiknya kita patut terhadap itu,” jelas Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Anggrek Neli, Jakarta Barat, Rabu (2/5).

    Mantan Ketua DPR RI itu menyarankan partai politik harus mampu mencalonkan seorang sosok baru dan bukan malah merubah tatanan konstitusi.

    “Jadi siapa pun dan apa pun hebatnya (presiden dan wakilnya) yasudah dua periode saja, Jadi dari sekarang cari kader yang baik, kader bangsa yang bisa diambil dari partai dan tempat lain, ada terbuka itu, bisa profesional, militer, dan polisi,” jelas dia.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi pada pekan lalu mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait tafsir pasal pembatasan masa jabatan wakil presiden dan presiden dua periode.

    Uji materi itu juga disebutkan dilakukan karena belum tampaknya sosok layak memdampingi Jokowi menuju jalan dua periode. Sedangkan aturan Pemilu tidak membolehkan seorang wakil yang telah terpilih dua kali (secara berunut atau terpisah), bisa maju kembali untuk kali ketiga.

    Agung sendiri berharap MK menolak gugatan tersebut karena justru akan menambah masalah baru bagi suksesi kepemimpinan di tanah air.

    “Jadi semoga MK menolak, yang jelas pandangan untuk melakukan review bisa dipilih sampai 3 kali, 4 kali, itu tidak ada selesainya, tidak menyelesaikan persoalan,” ujar Agung.

    Disisis lain Kuasa hukum para penggugat, Dorel Amir, mengatakan kliennya menggugat pembatasan masa jabatan wakil presiden karena menginginkan Jusuf Kalla kembali maju dalam pilpres 2019 untuk mendampingi Joko Widodo.

    Ia melanjutkan, pasal yang digugat itu membatasi seseorang hanya dapat menjadi presiden atau wakil presiden selama dua kali dalam jabatan yang sama. Selain itu, saat mencatatkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, pendaftar harus menyerahkan surat pernyataan belum pernah menjabat selama dua kali pada jabatan yang sama. Penggugat meminta frasa “selama dua kali dalam masa jabatan yang sama” dibatalkan MK.

    (gg)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here