Berdalih Bukan Pejabat, Waket DPRD Jakarta Ini Tak Pernah Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

    0

    PolitikToday – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengaku belum pernah mengisi menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pasalnya, dia merasa bukan pejabat melainkan politikus.

    “Saya belum pernah, kan bukan pejabat. Problemnya juga ini kan waktu saya tanya kemarin kesulitan ini ada pendampingan lah dari KPK. Ngisi sendiri belum tentu bisa,” katanya, di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/5/2018).

    Meski begitu, mengaku akan mengikuti permintaan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang agar anggota DPRD Jakarta menyerahkan LHKPN. Taufik berjanji akan melaporkan LHKPN paling lambat Juni bersama rekannya sesama anggota Dewan yang lain.

    “Pertengahan bulan ini atau akhir bulan ini kita akan ada pengisian bersama. Ternyata nggak mudah juga ngisinya,” katanya.

    Politikus Partai Gerindra itu mengaku kesulitan dalam mengisi laporan tersebut. Ia pun minta pendampingan dari KPK.

    “Kemudian nanti ada pendampingannya. Susah lho, kalau pajak kan gampang. Kalau LHKPN ada metodenya sendiri, detail,” ujar Taufik.

    Sebelumnya Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyinggung Muhammad Taufik. Di depan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Saut meminta Taufik dan anggota DPRD lain segera menyerahkan LHKPN kepada KPK.

    “Mohon maaf, Mas Taufik saya mau mengkritik untuk segera melengkapi LHKPN. Agar Mas Taufik dan anggota lainnya bisa menjadi contoh,” katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/5/2018).

    Saut menyebut penyerahan LHKPN penting bagi penyelenggara negara. Saut bahkan mengingatkan jangan sampai penyelenggara dipanggil KPK hanya untuk menjelaskan harta yang dimiliki.

    “Enggak enak kan lagi mancing, lagi mengajar dipanggil. Melaporkan LHKPN itu bukan berarti korupsi. Tapi melaporkan itu suatu keharusan,” tegasnya.

    Menurut Saut, pengisian LHKPN penting termasuk bagi politisi yang ingin ikut kontestasi politik.Untuk membantu anggota DPRD, Saut mengaku siap mengirimkan tim untuk membantu legislatif mengisi LHKPN.

    “Kalau butuh dibantu, nanti akan kita kirim,” tandasnya.

    (rt)