Ditolak DPR, KPU Bersikukuh Larang Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

    0

    PolitikToday – Meski ditolak DPR dan Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap bersikukuh pada keputusannya, yakni melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg).

    “Soal aturan mantan napi koruptor kita tetap untuk tidak memperbolehkannya,” ujar Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

    Pramono juga tidak mempermasalahkan apabila nantinya PKPU pelarangan mantan koruptor menjadi caleg digugat di Mahkamah Agung (MA). Sebab menurut KPU telah mempersiapkan segala macam argumen untuk melawan gugatan tersebut.

    “Ya kita akan siapkan argumen. Nanti kami akan bisa beradu argumen,” katanya.

    Alasan tetap melarang mantan koruptor menjadi caleg dikatakan Pramono karena ingin mewujudkan pemilu yang berkualitas. Apalagi hal ini juga merupakan amanat dari reformasi.

    “Salah satu aspirasi saat reformasi dulu memberantas KKN. Maka dari itu harus dimulai dari pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

    Ditolak DPR

    Sebelumnya, Komisi II DPR tegas menolak usulan KPU terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg. DPR mengaku tidak ingin memasukkan peraturan baru yang tidak sesuai dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

    “Posisi kami sudah jelas. Kami tidak mau melanggar undang-undang karena KPU membuat aturan yang tidak tercantum normanya di undang-undang,” kata Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali, dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR, Kemendagri, KPU dan Bawaslu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

    “Tolong jangan dibuat norma baru. Kami memahami jika tujuan KPU mengusulkan larangan itu baik. Tetapi, kami pastikan jika memunculkan norma di luar UU, setelah itu pasti ada gugatan,” imbuhnya.

    Menurut dia, baik DPR, Kemendagri dan Bawaslu tidak ingin KPU menghadapi berbagai gugatan. Karenanya, DPR menyatakan KPU tidak perlu melanggar undang-undang untuk mencapai tujuan menciptakan pemilu yang bersih.

    Sebagaimana diketahui, KPU sudah menyelesaikan rancangan PKPU pencalonan anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tersebut. Dalam rancangan aturan ini, tercantum larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi mendaftar sebagai caleg. Adapun larangan ini tercantum pada pasal 8 ayat 1 huruf (j) rancangan PKPUpencalonan anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

    Aturan itu berbunyi, ‘Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi’.
    (raf)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here