DPR Kaget, Semua Petunjuk di PLTU Tanjung Kasem Berbahasa Tiongkok

    0

    PolitikToday – Kunjungan kerja Komisi VII DPR ke PLTU Tanjung Kasem di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau menemukan hasil yang mengejutkan. Bukan hanya kebersihannya yang kurang terjaga, tetapi juga banyaknya tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di sana. Tragisnya, meski sudah bertahun-tahun bekerja di Batam, mereka tidak bisa berbahasa Indonesia.

    “Kami melihat di room control saja keseluruhannya warga negara Tiongkok dan bahkan sudah tiga tahun bekerja di sini tapi tidak bisa berbahasa Indonesia. Bahkan petunjuk apapun di sana juga berbahasa Tiongkok. Padahal dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 sudah dikatakan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia,” kata Wakil Ketua  Komisi VII DPR, Herman Khaeron saat memimpin Kunjungan Kerja  ke Batam, Kepri, Minggu (29/4/2018) lalu.

    Herman juga menyampaikan kekhawatirannya atas fenomena ini. Jika di Batam saja sudah begitu, bagaimana di daerah-daerah terpencil. Karena di tengah kota dan wilayah yang sangat banyak dikunjungi oleh masyarakat saja sudah banyak TKA.

    Politisi Partai Demokrat ini pun mempertanyakan untuk apa adanya pembangunan jika tidak memberikan lapangan kerja bagi pekerja lokal. Apalagi dengan kondisi angkatan kerja di Indonesia yang sangat tinggi.

    “Kita sedang dalam tahapan bonus demografi. Kita harus cukup mampu menyediakan lapangan pekerjaan supaya angkatan kerja kita terserap semua,” imbuh Herman.

    Namun, Herman juga meminta jangan sampai investasi ternyata tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal.

    “Jangan sampai angkatan kerja kita tinggi, kemudian tuntutan terhadap lapangan pekerjaan tinggi, tetapi kemudian sumber daya kita dieksploitasi. Atau investornya dari asing, kemudian ruang pekerjaannya tertutup karena mereka membawa tenaga kerja dari negara asalnya,” ungkap Herman khawatir.

    Herman meminta temuan ini harus menjadi perhatian. Selain secara teknis juga harus menjaga keberlangsungan operasional dari pembangkit listrik yang ada di Kota Batam itu, perlu juga adanya batasan untuk TKA.

    “Ruang pekerjaan yang potensial untuk membuka ruang kerja baru maupun ruang kerja yang bisa menampung lebih banyak para pekerja dalam negeri ini harus betul betul disiapkan secara cukup,” pinta politisi dapil Jawa Barat itu. 

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here