DPR Sahkan UU Terorisme, Korban Akan Dapat Kompensasi

    0

    PolitikToday – Akhirnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang, dalam sidang paripurna Jumat (25/5). Ketua Pansus RUU Anti Terorisme Muhammad Syafei dalam laporannya saat sidang menjelaskan terdapat penambahan banyak substansi untuk menguatkan UU sebelumnya.

    Muhammad Syafii mengungkapkan norma tentang korban aksi terorisme yang semula di UU 15 Tahun 2003 hanya mengatur kompensasi dan restitusi. Namun, di UU Antiterorisme hasil disahkan nantinya, pemberian hak lainnya juga diatur.

    “Berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban meninggal dunia, pemberian restitusi, dan pemberian kompensasi,” ujar Syafii.

    Ia menambahkan, perihal pemberian hak bagi korban terorisme tersebut diatur dalam pasal 35A, pasal 36, pasal 36A, dan pasal 36B. Tak hanya itu, dijelaskannya lebih jauh, UU Antiterorisme baru juga tidak hanya berlaku ke depan, tetapi juga berlaku mundur, yakni korban bom yang terjadi sebelum UU tersebut disahkannya.

    “RUU (saat ini sudah UU) mengatur pemberian hak bagi korban yang mengalami penderitaan sebelum RUU ini disahkan,” ujar Syafii.

    Dengan pemberlakuan UU tersebut, maka pemberian santunan korban juga berlaku kepada para korban sejak bom Bali pertama sampai terjadi peledakan bom Thamrin.

    Disisi lain, menyinggun mekanisme pengajuan kompensasi yang diatur dalam norma pasal 36, dalam penjelasan pasal disebut mekanisme pengajuan kompensasi dilaksanakan sejak tahap penyidikan.
    Selanjutnya, penuntut umum menyampaikan, jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme bersama tuntutan. Jumlah kompensasi dihitung secara proporsional dan rasional dengan mendasarkan pada kerugian materiel dan imateriel.

    (gg)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here