Fahri Hamzah Tolak Penggunaan Data Intelijen Sebagai Alat Bukti

    0

    PolitikToday – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta penggunaan data intelijen dalam penanganan aksi terorisme dan penegakan hukum ditiadakan. Sebab menurutnya jika data intelijen dipakai sebagai bagian dari alat bukti dalam penegakan hukum di tanah air, maka hal itu berpotensi menjadi sumber kegaduhan baru yang akan sulit dipadamkan. Fahri, menambahkan, ia sudah menyampaikan kepada pihak Istana agar tidak memasukkan unsur intelijen ke dalam penegakan hukum.

    Berbicara sebagai pamateri dalam diskusi “Evaluasi 20 Tahun Reformasi” di Jakarta, Minggu (20/5) lalu, Fahri menjelaskan, jika data intelijen dipakai seabagai acauan dan bagian alat buki maka Indonesia akan menghadapi bencana besar.

    “Sudah saya katakan kemarin kepada pejabat di Istana Presiden saat buka puasa, kalau kalian memasukkan unsur intelijen ke dalam penegakan hukum, sebentar lagi kita akan menghadapi bencana besar,” ungkapnya.

    Politisi PKS itu menjelaskan, dalam sistem demokrasi yang berlaku di negara manapun, intelijen dan penegakan hukum tidak boleh dicampur. Dalam UU Intelijen juga sudah mengatur bahwa fakta dan data intelijen tidak boleh dijadikan alat bukti hukum.

    “Tetapi sekarang ini ada keinginan supaya penegakan hukum itu menggunakan intelijen. Itu yang berkembang di KPK,” ujar Ketua Umum KAMMI itu.

    Disisi lain, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan data intelijen tidak boleh digunakan sebagai barang bukti dalam penegakan hukum.

    “Hasil intelijen itu kan belum bisa menjadi bukti hukum. Hanya awal saja untuk masuk ke bukti itu, tapi tidak bisa dijadikan bukti hukum,” ujar dia.

    Peneliti politik itu mengungkapkan kekhawatirannya jika data intelijen digunakan dalam penegakan hukum maka bisa mendiskreditkan kelompok tertentu. Tidak tertutup kemungkinan juga akan dimanfaatkan oleh kelompok besar demi kepentingan politik.

    “Malah secara politis bisa disalahgunakan untuk memojokkan suatu kelompok dalam suatu kekuatan yang tidak kita sukai,” katanya.

    Sebelumnya, wacana untuk menggunakan data intelijen sebagai alat bukti dalam penindakan kasus terorisme sudah lama mengemuka. Namun kini, menurut Fahri hal itu harus dibatasi dan diatur ulang.

    (gg)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here