Gaji BPIP Dirapel Sejak Februari, Ini Penjelasan Sri Mulyani dan Tanggapan Fadli Zon

    0

    PolitikToday – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Megawati sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) beserta jajarannya akan menerima gaji yang dirapel sejak 28 Februari 2018.

    Sri Mulyani beralasan, semenjak Unit Kerja Presiden PIP resmi menjadi BPIP Megawati dan kawan-kawan belum pernah menerima hak keuangan seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP.

    “Pada saat BPIP sudah ditetapkan (gaji diberikan), mulai berdiri. Itu (gaji) hak sebagai badan,” kata Sri Mulyani, Minggu (28/5).

    Perihal besaran hak keuangan yang diterima Dewan Pengarah dan struktur pegawai di BPIP itu telah diatur dalam Perpres No. 42/2018 yang diteken Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Mei 2018. Sri mengatakan pemberian hak keuangan itu sudah berdasarkan pertimbangan tugas yang diemban Megawati cs yakni memantapkan Pancasila sebagai ideologi seluruh rakyat Indonesia.

    “Selama ini kami mengkaji melihat beban tugas yang mereka hadapi dalam bentuk badan, yang kemudian memberikan rincian mengenai berapa jumlah hak keuangan yang harus dibayarkan,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Presiden Joko Widodo telah melakukan pemborosan anggaran negara dan inkonsisten melakukan reformasi birokrasi. Menurutnya, Jokowi mengabaikan kondisi perekonomain negara yang saat ini yang terbilang memprihatinkan.

    “Perpres itu menunjukkan betapa borosnya pihak Istana dalam mengelola anggaran, sekaligus membuktikan inkonsistensi mereka terhadap agenda reformasi birokrasi yang selama ini selalu didengung-dengungkan,” ujar Fadli, Senin (28/5).

    Menurut Fadli, lembaga non-struktural seperti BPIP tidak sepantasnya diberi standar gaji mirip BUMN, yang melebihi standar gaji di lembaga-lembaga tinggi kenegaraan.

    (bs)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here