GBHN; Agar Presiden Tak ‘Asal Beda’ dengan Pendahulunya

    0

    Kita tentu sepakat mengelola negara tak boleh dibikin gampang. Tak boleh dianggap remeh. Mengelola negara bukan seperti mengelola karang taruna yang mana kala ketuanya berganti, maka berganti pula program-programnya. Mengelola negara adalah sebuah proses jangka panjang, dan harus berkesinambungan.

    Lacurnya, hari ini kita sama-sama saksikan sistem perencanaan pembangunan tidak berkesinambungan. Dengan dalih ingin menciptakan perubahan, Presiden terkesan enggan melanjutkan berbagai kebijakan pemerintahan sebelumnya. Akibatnya pengelolaan Negara terkesan tak jelas, pembangunan bangsa bagaikan loncat kodok dan tanpa perencanaan matang, dan kesejahteraan rakyat terombang-ambing.

    Ambil contoh, selama sepuluh tahun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mencoba melakukan pembangunan nasional yang baik. Demi percepatan realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran bangsa Indonesia, SBY pun menyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk periode 2011-2015. Dan sepanjang periode kedua pemerintahannya, SBY fokus untuk merealisasikan MP3I, sudah banyak pencapaian yang diwujudkan.

    Sayangnya, ketika transisi kekuasaan, nasib MP3EI tak jelas. Jokowi seolah-olah enggan melanjutkan MP3EI, atau melanjutkan tetapi dengan bungkus yang berbeda. Banyak alasan yang dikemukan, tapi yang santer adalah alasan politis, takut dituding sebagai follower SBY. Penolakan itu memang hak Jokowi, tapi akibat penolakan itu pembangunan menjadi tidak berkesinambungan.

    Karena itu, pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo agar MPR segera menyelesaikan reformulasi substansi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), agar segera bisa menjadi pedoman pembangunan nasional yang berkesinambungan, patut diapreasisi. Ini bisa jadi jalan keluar agar transisi kekekuasaan tidak berujung pada stigma asal beda dengan yang lalu. Apalagi saat ini memang momentum yang tepat untuk mengevaluasi perjalanan bangsa selama 20 tahun reformasi.

    Saya menilai GBHN adalah panduan, merupakan kompas pembangunan nasional. Sehingga sisi demokrasi, konten dan filosofinya harus berasal dari rakyat, untuk rakyat dan untuk negara; artinya berbasiskan konstitusi dan pembukaan UUD 1945.

    Karena itu keinginan MPR untuk menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai pengganti GBHN patut diapresiasi. Tapi kita juga tak ingin upaya ini ditelikung aktor-aktor politik, apalagi jadi ajang pencitraan parpol-parpol, atau kepentingan sekelompok pemodal.  Kita juga tak ingin SPPN model GBHN ini seperti lukisan di atas pasir yang akan segera hilang saat ombak menggulung pantai.

    Sehingga, MPR sebagai institusi yang berwenang mesti fokus, tajam dan komprehensif mengkaji SPPN model GBHN ini. Harulah rumusan yang bernas dan mengikat. Harus tak boleh diubah, yang tak hanya indah dari segi kemasan.

    Selanjutnya, MPR juga mesti memiliki instrument untuk menetapkan sanksi kepada presiden dan lembaga-lembaga negara bila tidak melaksanakan SPPN model GBHN. Jangan ambangkan SPPN model GBHN bersifat tak mengikat dan tak memiliki sanksi. Apalagi memberikan hukuman langsung kepada publik, sementara presiden dan wakil presiden serta lembaga-lembaga negara cukup memberikan laporan saja  atas apa saja yang sudah dilakukan kepada MPR.

    Pemikiran biarlah rakyat yang menghukum ini harus dihapus dari jiwa SPPN model GBHN. Pasalnya, kita sama-sama paham mereka yang didapuk duduk di kekuasaan kerapkali tuli dengan suara rakyat. Desakan-desakan rakyat jarang digubris kecuali sudah jadi isu yang mengganggu sektor berbangsa dan bernegara.

    Ketimbang menunggu negara gonjang-ganjing untuk meluruskan ‘kesalahan’, akan lebih baik apabila SPPN model GBHN juga memuat mekanisme sanksi. Sanksi ini sekaligis instrument untuk memastikan bahwa SPPN model GBHN akan benar-benar diterapkan oleh lembaga negara.

    Terkait periodesasinya, saya pikir jangka pendeknya lima belas tahun. Kenapa? Ini menimbang kejadian hari ini pula. Pertama, ada potensi presiden RI ke depan akan berkuasa selama dua periode (10 tahun). Kedua, presiden baru enggan meneruskan program-program presiden lama. Dengan jangka waktu lima tahun, siapapun presiden terpilih, harus meneruskan yang sudah dijalankan oleh presiden sebelumnya selama 10 tahun itu. Sehingga program pembangunan jangka pendek itu tidak terputus.

    Program jangka menengahnya baru 25 tahun dan program jangka panjangnya 50 tahun. Dengan demikian, pembangunan akan berkesinambungan menuju Indonesia sebagai negara besar dan berpengaruh dalam segala bidang.

    Oleh: Rahmat Thayib, penggiat Gerakan Demokrasi Berkeadaban

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here