Gugat UU MD3, Buruh: DPR Tak Berhak Panggil Paksa dan Menyandera Warga Negara

    0

    PolitikToday -Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) kembali digugat masyarakat. Kali ini elemen buruh mengajukan permohonan uji materi pasal 73, pasal 122 huruf l UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai DPR tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemanggilan paksa.

    Gugatan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara: 34/PUU-XVI/2018. Pemohonnya adalah Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang diwakili Nining Elitos dan Sunarno; Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBI) diwakili Eduard Parsaulian Marpaung; Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) oleh Ilhamyah dan Damar Panca Mulya; serta SINDIKASI yang diwakili Ellena Ekarahendy dan Nur Aini.

    “Pasal 73 UU MD3 mengakibatkan DPR dapat memanggil paksa seseorang dengan menggunakan kekuatan lembaga kepolisian,” ujar kuasa hukum para pemohon Arif Maulana, di Gedung MK Jakarta, Kamis (3/5/2018).

    Para penggugat menilai DPR bukan lembaga yudikatif. Sehingga DPR tidak memiliki wewenang untuk memanggil, memeriksa, bahkan melakukan penyanderaan dengan bantuan kepolisian. Apalagi tidak ada kejelasan untuk perkara apa warga negara dapat dipanggil paksa dan dilakukan penyanderaan. Akibatnya, celah ini bisa memicu terjadi ketidakpastian hukum.

    “Hal ini berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” ungkap Arif.

    Menurut pemohon, segala tindakan yang dikategorikan ‘upaya paksa’ harus diatur tata cara dan hukum acaranya melalui undang-undang. Sementara pada UU MD3, pemohon tidak menemukan tata cara dan hukum acara untuk pelaksanaan “upaya paksa” tersebut. Hal ini berpotensi memicu kesewenang-wenangan terhadap warga negara yang kritis terhadap DPR.

    Sementara pasal 122 huruf l, dinilai oleh pemohon tidak memiliki definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Sedangkan prosedur untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR pada pasal 245 UU MD3, menurut pemohon bertentangan dengan prinsip independensi peradilan.

    Menurut para pemohon pemberlakukan pasal-pasal ini berpotensi mengancam kebebasan berekspresi. UU MD3 juga dinilai bertentangan dengan prinsip kesetaraan di muka hukum yang dijamin di dalam UUD 1945. Karena itu, sudah seharusnya pasal-pasal bermasalag ini dicabut.

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here