Gugatan Ditolak, HTI Alirkan Dukungan ke PBB

    0

    PolitikToday – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) soal pembubaran organisasi massa tersebut oleh pemerintah. Sebelumnya pemerintah menetapkan HTI sebagai organisasi terlarang di Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

    Sidang putusan dipimpin oleh Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana dengan hakim anggota antara lain Nelvy Christin, dan Roni Erry Saputro.

    “Menolak gugatan penguggat (HTI) untuk seluruhnya,” kata hakim ketua Tri Cahya Indra Permana saat membacakan putusan dalam sidang di PTUN, Jakarta, Senin (7/5).

    Majelis hakim menilai HTI terbukti telah menyusun undang-undang atau konstitusi untuk membentuk negara islam. Dengan demikian tujuan HTI tidak hanya semata sebagai perkumpulan berbadan hukum dan dakwah semata.

    “Bagi Hizbut Tahrir Indonesia, penyusunan [UUD] tersebut adalah gambaran bila saat nanti khilafah islamiyah sedunia ditegakkan,” kata Roni saat membacakan pertimbangan dalam siding putusan di PTUN.

    Menurut Majelis Hakim, tindakan pemerintah sudah benar karena sepak terjang HTI jelas bertentangan dengan Pasal 59 ayat 4 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti undang Undang No 2 tahun 2017 tentang Ormas.

    “Karena terbukti paham diperjuangkan penggugat bertentangan dengan Pancasila,” katanya.

    Sementara itu, usai menghadiri siding putusan PTUN juru bicara HTI, Ismail Yusanto menyatakan akan mengalirkan dukungan ke Partai Bulan Bintang (PBB).

    “Kami mendukung PBB,” ujar Ismail.

    Ketika ditanyakan lebih jauh tentang anggota eks HTI apakah akan menjadi anggota atau kader PBB, Ismail hanya menjawab hal yang sama.

    “Kami mendukung PBB,” tegasnya.

    Pernyataan Ismail tersebut senada dengan apa yang diungkapkan Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra beberapa bulan yang lalu. Menurut Yusril, mereka (HTI) sudah setuju dengan demokrasi dan bersedia mengikuti gelaran pemilihan umum.

    “Eks anggota HTI sekarang lebih fleksibel. Mereka sudah sadar atas realitas kekuasaan politik di Indonesia,” tegas Yusril.

    (bs)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here