Insiden KTP-El Tercecer, DPR Didesak Ajukakan Mosi Tak Percaya Pemerintah

    0

    PolitikToday – Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P. Simanjuntak mendesak DPR RI segera menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Desakan ini terkait dengan insiden tercecernya ribuan KTP-el yang menunjukkan ada ancaman serius bagi Indonesia.

    “Ini bukan soal oposisi versus pemerintah. Ini demi keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Kami meminta dua per tiga anggota DPR harus bersepakat menggunakan hak menyatakan pendapat dengan mosi tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi,” tegas Bastian di Jakarta.

    Bastian meminta anggota DPR jangan menganggap permasalahan ini antara partai oposisi dengan partai pro pemerintah. Ini bukanlah persoalan menang atau kalah dalam Pilkada 2018 atau Pemilu 2019 nanti.

    “Ini adalah permasalahan luar biasa yang menyangkut keselamatan negara. Soalnya, KTP-el merupakan identitas Warga Negara Indonesia yang harus dijaga kerahasiaannya, sehingga dalam hal penanganan pengirimannya yang katanya rusak, harus ditangani dengan pengamanan yang ketat,” tegasnya.

    Hingga saat ini, masih misterius berapa ribu E-KTP sebenarnya yang diangkut oleh truk pengangkut. Sebab, menurut Bastrian, logikanya jika satu kardus jatuh dari truk dengan bak terbuka, berarti posisinya berada di tumpukan paling atas.

    Sejak awal KTP-el sudah mengalami banyak persoalan besar yangt melibatkan orang-orang ‘besar’. Bastian menyebut mulai dari soal biaya yang di-mark up, chip KTP-el yang tidak berfungsi (KTP plastik), server KTP-el yang ditempatkan di luar negeri, uplikasi KTP-el “aspal” yang dikirim dari Vietnam, dan seterusnya.

    “Anehnya, pemerintah Jokowi sepertinya tidak pernah serius untuk mengungkap secara tuntas segala persoalan yang menyangkut KTP-el,” katanya.

    Senada, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah tak menganggap remeh kejadian ini. Fahri minta pemerintah tidak bersikap sepihak, tetapi harus dilakukan investigasi oleh pihak kepolisian agar bisa memberikan konfimasi tentang ribuan KTP-el yang tercecer itu.

    “Nanti kalau sudah dikatakan aman, nyatanya ada kejadian lagi, nah ini orang harus dihukum. Sekarang pun sudah harus dihukum mestinya, dengan keteledorannya itu,” tegasnya. via pesan singkatnya, Rabu (30/5/2018).

    Sebab, ia khawatir KTP-el invalid tersebut disalahgunakan. Misalnya, untuk bahan kecurangan di Pilkada atau alat praktik korupsi.

    “Lebih ekstrimnya lagi, KTP-KTP itu bisa dijadikan oleh terorisme untuk membuat akun-akun palsu dan juga untuk dipakai dalam  berkomunkasi ilegal,” terang Fahri.

    Begitu pula diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam kicauannya di akun Twitter @fadlizon, Selasa (29/5/2018) malam.

    “Hasil sidak Komisi II DPR, ada 805 ribu keping KTP-el yang rusak. Namun belum dapat dipastikan apakah ratusan ribu keping KTP-el yang rusak itu sudah berada di gudang aset Kemendagri di Bogor atau masih di Jakarta,” ujarnya.

    Meski staf Ditjen Dukcapil telah mengatakan bahwa seluruh KTP yang bermasalah di daerah itu dibawa ke Jakarta, namun bagi Fadli belum ada data atau keterangan yang benar-benar jelas.

    Untuk merespon hal tersebut, Fadli Zon mendorong Komisi II DPR untuk memanggil Mendagri Tjahjo Kumolo. Mendagri, sambungnya, harus memberikan informasi yang jelas terkait KTP elektronik yang rusak, invalid, sudah dimusnahkan, dan sejauh mana proses perekaman KTP-el telah selesai.

    “Apalagi, saat ini, kurang lebih 11 juta pemilih terancam kehilangan hak pilihnya pada Pemilu 2019, karena belum melakukan perekaman KTP-el. Sementara untuk event Pilkada Serentak 2018, pada 27 Juni 2018, sekitar 6,7 juta pemilih belum terekam KTP-el,” pungkas wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu.

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here