Jokowi: Koruptor Nyaleg Itu Hak Politik, Ketua KPK Sindir Pendukung Koruptor

    0

    PolitikToday – Presiden Joko Widodo punya pandangan berbeda dengan KPU terkait mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.

    “Itu hak ya. Itu konstitusi memberikan hak,” kata Jokowi di Kampus Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA (UHAMKA) Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (29/5).

    Namun, Jokowi menyerahkan secara penuh permasalahan ini kepada Komosi Pemilihan Umum (KPU) untuk ditelaah lebih jauh.

    “Tapi silakanlah KPU menelaah. Kalau saya, itu hak. Hak seseorang untuk berpolitik,” kata Jokowi.

    Rencananya KPU akan menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) soal larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Langkah KPU tersebut menuai protes, dari pemerintah, Bawaslu dan DPR.

    Menurut tiga lembaga tersebut aturan dalam Peraturan KPU tersebut tak punya landasan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan, pihaknya akan tetap membuat aturan itu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Ia menegaskan, PKPU tersebut tengah disusun dan akan diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

    Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyindir pihak-pihak yang membolehkan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Menurutnya, masih banyak tokoh yang bersih dari kasus korupsi dan lebih patut menjadi calon anggota legislatif.

    “Apa enggak ada orang lain yang integritasnya lebih bagus? Gitu kan,” ucap Agus, Jumat (25/5).

    Agus menyatakan dirinya mendukung penuh rencana KPU. Dia setuju jika KPU tetap mencantumkan larangan tersebut dalam peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota legislatif. Menurutnya, itu merupakan langkah yang baik dalam rangka menciptakan lingkungan tata kelola pemerintahan yang bersih.

    (bs)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here