JPPR Dukung Rencana KPU Larang Mantan Napi Jadi Caleg

    0

    PolitikToday – Rencana Komisi Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum) untuk menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) terkait larangan bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif mendapat dukungan dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Dikatakan Koordinator Nasional JPPR, Sunanto, kebijakan KPU tersebut merupakan langkah maju untuk mengatasi masalah demokrasi yang selama ini tak mampu diatasi.

    “Jadi munculnya metode yang diusulkan KPU itu menjadi salah satu upaya untuk mengerem perilaku-perilaku politik yang selama ini tidak bisa diatasi secara politik,” jelas Sunanto, Minggu (27/5).

    Menurutnya, kebijakan KPU yang melarang mantan napi untuk menjadi calon anggota legislatif seharusnya didukung oleh DPR, pemerintah bahkan partai politik. Sebab, tambahnya, jika aturan ini tidak didukung maka menurutnya demokrasi Indonesia tak akan bisa maju.

    Lebih jauh menambahkan, partai politik selama ini belum bisa mengatasi prilaku kadernya yang cenderung tak terkendali.

    “Kami sebagai masyarakat sipil mendorong dan juga ikut sepakat bahwa itu bisa dijadikan salah satu cara untuk meminimalisir perilaku politik yang sudah mulai kebablasan,” tambahnya.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPU berencana untuk melarang mantan narapidana kasus korupsi maju menjadi caleg di Pileg 2019 yang akan datang. Namun, niat itu justru ditentang kalangan anggota DPR. Tidak hanya itu, Badan Pengawas Pemilu dan pemerintah juga ikut menentang rencana tersebut. Namun demikian, KPU tetap bersikeras untuk memasukkan larangan tersebut dalam rancangan PKPU.

    Ditegaskan Komisioner KPU Ubaid Tanthowi KPU teta akan mengirim rancangan PKPU kepada Kemenkum-HAM untuk disahkan. Menurut dia, Kemenkum-HAM hanya tinggal memberikan nomor pada peraturan tersebut.

    Disisi lain Komisioner lainnya KPU Wahyu Setiawan juga mempersilakan jika ada pihak yang ingin mengajukan gugatan uji materi atas aturan larangan itu.

    Sementara itu Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan sebaiknya para mantan Napi korupsi tersebut tetap bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif demi menjaga hak konstitusi warga negara.

    “Bagi mantan napi korupsi kan sudah menjalani hukuman dan sudah membangun proses interaksi sosial dengan baik dengan masyarakat. Seharusnya secara Undang-Undang, demi menjaga hak konstitusi warga negara, mereka (mantan Napi Korupsi) bisa dicalonkan dan mencalonkan diri,” ujar Hasto, Minggu (27/5).

    (gg)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here