Kebijakan Pembayaran THR Dinilai Untungkan Citra Pemerintah

    0

    PolitikToday – Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memberikan Tunjangan Hari Raya dan pembayaran Gaji ke 13 kepada PNS seluruh Indonesia dinilai telah meningkatkan dan memberi keuntungan politis bagi Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2019 mendatang. Dikatakan Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno kebijakan tersebut dilakukan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, ingin meningkatkan citra di hadapan PNS, TNI maupun Polri.

    “Kebijakan tersebut merupakan kredit poin yang menggambarkan kepedulian terhadap umat Islam di tengah harga melambung dan tingginya kebutuhan,” ujar Adi.

    Namun ia menilai, jika upaya itu kemudian dikonversikan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan elektabilitas Presiden Jokowi, Adi menilai hal itu menjadi upaya yang terlalu dini dan tidak membawa efek terlalu jauh.

    Ia menilai, sikap politik masyarakat Indonesia terbilang dinamis. Hal ini, jelasnya terlihat dari tren yang diperlihatkan sejumlah lembaga survei, di mana tingkat elektabilitas tiap tokoh selalu mengalami perubahan dalam kurun waktu dekat.

    “Tidak sedikit orang yang sekarang milih A, tapi dua hari sebelum Pemilu justru memilih B,” tuturnya.

    Sebagaimana diketahui, pekan lalu, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan mencairkan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan pembayaran gaji ke 13 bagi PNS dan aparat negara lainnya.

    Kebijakan pemerintah itu mendapat sambutan pro dan kontra di tengah masyarakat dan menyebut bahwa hal itu sebagai suatu hal yang wajar. Namun disisi lain juga ada kelompok yang menilai kurang tepat karena kondisi keuangan negara yang masih bermasalah.

    Disisi lain, pemerintah saat ini juga tengah menghadapi krisis kepercayaan dari masyarakat terkait banyaknya sikap menteri di Kabinet Kerja yang menimbulkan gejolak di tengah masyarakat antara lain munculnya daftar mubalig yang direkomendasikan.

    Namun Adi melihat, kebijakan gaji ke-13 dan THR PNS ini merupakan upaya pemerintah untuk menutupi hujatan terhadap daftar 200 mubaligh versi Kementerian Agama. “Kebijakan ini mengurangi tekanan secara nyata,” ucapnya.

    (gg)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here