Kemenag Disebut Terlalu Jauh Intervensi Wilayah Privat Warga Negara

    0

    PolitikToday – Pemerintah melalui Kementrian Agama dinilai telah terlalu jauh mengintervensi wilayah privat warga negara dengan mengeluarkan rekomendasi nama nama penceramah Ramadhan. Hal ini dikatakan Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay, kepada media, Minggu (20/5). Menurut Daulay, dengan menerbitkan rekomendasi nama-nama penceramah yang mereka nilai layak, pemerintah tidak hanya mencampuri urusan pribadi warga negara dalam berbidah, namun juga telah melakukan intervensi yang terlalu jauh.

    “Pemerintah di negara demokrasi tidak semestinya melakukan hal itu. Tugas pemerintah adalah menyiapkan kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kalau yang berkaitan dengan keyakinan keagamaan, sudah semestinya dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri,’’ kata Daulay.

    Menurutnya, pemerintah seharusnya menyadari bahwa mereka bertugas menyiapkan fasiltas seperti rumah ibadah dan regulasi yang mengatur hubungan antar dan intra umat beragama. Dengan merekomendasikan 200 nama tersebut, lanjutnya, sikap pemerintah dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan ketegangan di masyarakat.

    “Bisa saja ada kelompok masyarakat yang menyalahkan kelompok lain karena mengundang penceramah di luar yang direkomendasikan itu. Atau ada yang merasa terabaikan karena tidak dimasukkan di dalam daftar tersebut,’’ ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, baru baru ini, Kementrian Agama merilis 200 nama Dai yang direkomendasikan untuk diundang sebagai penceramah di bulan Ramadhan. Namun, hal itu berbuntut reaksi penolakan dari berbagai kalangan. Kementrian Agama dinilai mengotak kotakkan ulama dan bisa berujung pada munculnya rasa permusuhan ditengah masyarakat.

    Daulay menambahkan, rekomendasi Kementrian Agama itu bisa lebih berbahaya jika daftar nama itu dijadikan rujukan untuk membungkam ulama dan penceramah yang selama ini dinilai kritis. Padahal, penceramah dan ulama kritis juga menyampaikan kebenaran untuk perbaikan.

    ‘’Ingat fakta telah membuktikan, saat daftar nama ini tidak ada saja pun, ada kejadian penolakan penceramah, bagaimana nanti kalau sudah ada seperti ini?” ujarnya.

    Anggota DPR RI itu berharap, Kemenag kembali melaksanakan tugas pokoknya sebagai fasilitator pelaksanaan keyakinan dan kepercayaan umat beragama. Kementerian agama tidak boleh merubah fungsinya sebagai satu-satunya penafsir dan sumber kebenaran.

    “Pelaksanaan agama sudah semestinya dikembalikan kepada masing-masing umat beragama. Ini harus dilakukan secara bebas sesuai dengan ketentuan konstitusi dan aturan perundangan yang berlaku,’’ tegasnya.

    (gg)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here