Kontras Tak Sepakat TNI Terlibat Berantas Terorisme

    0

    PolitikToday – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tidak sepakat dengan wacana pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Salah satu alasannya, karena sejumlah dugaan penyiksaan yang terjadi ketika TNI dilibatkan dalam penegakan hukum.

    “Saya mau contoh beberapa kasus yang didalami oleh Kontras, konteksnya penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI. Bagaimana kasus di Tali Abu, Merauke. Ada warga yang disiksa oleh oknum anggota TNI,” kata Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia KontraS Arif Nur Fikri.

    Hal tersebut diungkapkannya dalam diskusi bertajuk ‘Ada Apa Dengan UU Terorisme?’, di kantor PP Persatuan Mahasiswa Katolik RI, Jalan Dr Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5/2018).

    “Nah, dari dua kasus itu, saya mau katakan ketika TNI diberikan kewenangan melakukan proses penegakan hukum, itu ada dampak signifikan,” imbuh dia.

    Selain itu, kata dia, jika TNI sampai dilibatkan dalam pemberantasan terorisme, harus ada aturan hukum yang mengaturnya. Aturan hukum dimaksud tidak cukup hanya UU Terorisme.

    “Kita ada garis pemisah dalam undang-undang (UU), baik itu UU TNI maupun UU Kepolisian. Kita tahu bahwa polisi memiliki fungsi sebagai penegak hukum, sementara TNI jelas dalam keamanan (negara), bukan sebagai penegak hukum,” kata Arif.

    “Maka sudah sepatutnya ketika TNI dimasukkan dalam pasal dalam draf RUU Terorisme harus ada peraturan turunannya yang setidaknya menjelaskan apa yang bisa dilakukan oleh TNI,” terang Arif.

    Sebenarnya keterlibatan TNI dalam melawan terorisme sudah ada dalam UU TNI No 34 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur soal tugas TNI. Pada ayat 2 Undang-Undang tersebut diatur bahwa tugas pokok TNI ada dua yakni operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Salah satu operasi militer selain perang yakni mengatasi aksi terorisme.

    Undang-undang ini memungkinkan pembentukan Koopsusgab TNI yang merupakan pasukan ‘super elite’ TNI untuk menanggulangi terorisme. Namun pengaktifan pasukan ini juga menuai kontroversi.
    (raf)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here