KPK Dukung Langkah KPU Larang Mantan Napi Jadi Caleg

    0

    PolitikToday – Meski ditentang dan mendapat penolakan dari kalangan politisi dan partai politik, rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menerbitkan PKPU larangan mantan Napi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah itu menegaskan mereka mendukung penuh rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut di Pemilu 2019 mendatang.

    “Kami mengapresiasi rencana KPU mengatur pembatasan mantan napi korupsi, orang yang sudah tidak lulus kok bisa kita masukan lagi menjadi pemimpin, rasanya kok tidak tepat, selain itu apakah sudah tidak ada orang lain yang lebih tepat dalam memberikan pilihan- pilihan calon pemimpin baik bagi masyarakat,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di Jakarta.

    Agus menambahkan pelaksanaan pemilihan umum seharusnya diikuti oleh figur yang berkompeten. Ikut sertanya mantan Napi kasus korupsi menurutnya, adalah bukti bahwa kandidat tersebut pernah gagal dalam menjalankan amanat rakyat.

    KPK, tegasnya, siap mendukung langkah KPU dengan mengimbau langsung parpol agar tidak mencalonkan caleg yang berlatar belakang mantan napi korupsi.

    Lebih jauh ditambahkannya, KPK juga aka menyukseskan himbauan itu dengan melakukan berbagai cara, antara lain pertemuan dengan KPU dan partai untuk memastikan parpol tidak mengusung mantan koruptor.

    “Ia hal tersebut bisa dilakukan ketemuan dengan KPU atau biasa kan kita mengirim surat juga biasa, dan kita akan imbau Parpol untuk tidak mencalon mantan koruptor,” katanya.

    Salah satu fungsi KPK, lanjutnya adalah melakukan pencegahan dan memonitoring kebijakan pemerintah. Hal itu, lenih Agus menjelaskan sudah sejalan dengan semangat reformasi yang ditugaskan kepada KPK yaotu melakukan koordinasi, supervisi, pencegahan dan penindakan.
    Disisi lain, Aktifis anti korupsi, Almas Sjafrina mengatakan, sikap KPU itu merupakan langkah progresif di tengah masih maraknya praktik korupsi di Indonesia.

    “Kami justru sangat mengapresiasi langkah progresif KPU. Apalagi, kalau KPU tetap memasukkan larangan ini dalam Peraturan KPU di tengah ketidaksepakatan dengan Bawaslu, DPR, dan pemerintah,” katanya.

    Peneliti Divisi Korupsi Politik di Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menjelaskan, KPU sebagai penyelenggara pemilu memang harus menjaga kualitas pemilu dengan cara menghadirkan calon wakil rakyat yang setidaknya tidak pernah terlibat kejahatan luar biasa.

    “Yang penting, KPU sudah menjaga kualitas pemilu dengan cara menghadirkan calon legislator yang, tidak pernah dipenjara karena perkara korupsi,” katanya.

    (gg)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here