Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg, JK Dukung, Jokowi: Itu Kan Hak Politik

    0

    PolitikToday – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beda pendapat terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi caleg. JK secara tegas mendukung peraturan KPU yang akan mengatur larangan tersebut. Dia berharap peraturan tersebut dapat efektif mengurangi korupsi di DPR RI.

    “Saya sudah setuju supaya betul-betul DPR punya wibawa yang baik,” ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Rabu (30/5/2018).

    Kalla mengatakan, ada kecenderungan masyakarat melihat latar belakang calon legislatif yang akan dipilih. Dia pun mengibaratkan pencalonan anggota legislatif seperti melamar pekerjaan.

    “Bekerja saja harus ada surat berkelakuan baik, nah apalagi menjadi anggota DPR, jadi kalau anggota DPR-nya cacat, bagaimana nantinya,” kata Kalla.

    Pendapat JK ini berbeda dengan pernyataan Jokowi.

    “Kalau saya itu hak. Hak seseorang berpolitik,” ujar Jokowi di Uhamka, Jakarta Timur, Selasa (29/5).

    Hak berpolitik mantan narapidana korupsi itu juga diatur dalam konstitusi. Karena itu, menurut dia, KPU dapat mengkaji kembali kebijakan tersebut.

    Ia juga menerangkan, KPU dapat memperbolehkan mantan napi korupsi maju menjadi caleg. Namun, KPU dapat memberikan tanda khusus sebagai informasi kepada masyarakat bahwa caleg tersebut merupakan mantan napi kasus korupsi.

    Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyayangkan pernyataan Jokowi tersebut. Padahal, larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg tersebut dianggap sebagai instrumen penting untuk pencegahan korupsi. Pernyataan ini dinilai memperburuk citra antikorupsi Jokowi.

    “Sikap itu memperburuk citra antikorupsi Presiden Jokowi,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, Rabu (30/5/2018).

    Donal menilai Jokowi seharusnya mendukung langkah KPU tersebut. Dia melihat sikap yang lebih berpihak kepada pemberantasan korupsi justru ditunjukkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    “Yang perlu dilakukan pemerintah cukup mendukungnya. Karena pembentukan PKPU berada pada wilayah kerja KPU,” tutur Donal.

    Menurut dia, larangan yang diatur di dalam PKPU itu merupakan instrumen penting sebagai langkah pencegahan korupsi. Mantan narapidana korupsi, kata dia, adalah orang yang pernah menyalahgunakan wewenangnya saat sedang berkuasa.

    “Seharusnya akses kepada kekuasaan dibatasi. Silakan mencari pekerjaan dan penghidupan di sektor swasta. Bukan lagi menjadi seorang penyelenggara negara,” katanya.

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here