Menag Klarifikasi di DPR, PAN: Kenapa Penceramah Non-Islam Tak Sekalian Diatur?

    0

    PolitikToday – Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Kamis (24/5/2018), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan kronologi munculnya daftar 200 nama mubalig. Dia mengaku sejak 2-3 bulan lalu pihaknya kerap menerima permintaan masukan nama-nama penceramah.

    “Bahkan biasanya mereka meminta konfirmasi menyebutkan nama apakah si fulan ini bisa direkomendasikan sebagai penceramah. Tapi mungkin menjelang bulan Ramadan permintaan itu semakin banyak,” papar Lukman.

    Karena tak mampu lagi melayani satu per satu permintaan, Kemenag berinisiatif mengumpulkan nama-nama. Karena butuh cepat, kemudian 200 nama itu disampaikan dalam bentuk rilis.

    “Kami menghubungi sejumlah ormas Islam, pengurus takmir yang ada, ulama, kiai, kami minta masukan-masukan siapa penceramah yang selama ini sering digunakan oleh mereka. Lalu kemudian kami menghimpun ada nama 200 itu,” ujar Lukman.

    Lukman menyebut rilis itu bersifat sementara. Daftar itu disebut sebagai tahap pertama, kemudian akan terus mengalami perubahan atau update dan penyempurnaan.

    “Seiring dengan masuknya masukan dari ormas Islam dan pihak lain yang memang terus sampaikan kepada kami,” katanya.

    Sebelumnya, anggota Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo, memaparkan beberapa kelemahan serius dari daftar 200 ulama Kemenag ini.  Pertama, negara belum memiliki sistem sertifikasi ulama.

    “Belum ada kriteria, indikator, pemverifikasi dan prosedur untuk menyeleksi mubaligh. Bahkan, UU yang melandasinya pun belum ada,” ungkap politikus senior ini.

    Ini berbeda dengan Singapura yang memiliki the Administration of Muslim Law Act (AMLA) sejak tahun 1966. AMLA  memberi MUI-nya Singapura wewenang untuk mengatur mubaligh.

    Kedua, lanjut Dradjad, sebagian besar pembangunan masjid dan kegiatan dakwah di Indonesia dibiayai secara swadaya oleh ummat. Negara kecil sekali peranannya.

    “Lagi-lagi kita berbeda dengan Singapura. Singapura memiliki Mosque Building Fund (MBF) sejak tahun 1975 yang dipungut dari orang Islam yang bekerja. Sekarang ditambah beasiswa, berubah menjadi Mosque Building and Mendaki Fund (MBBF, red),” papar Dradjad.

    Di Arab Saudi, negara bukan hanya membangun dan merawat masjid, para imam dan pengurus masjid diberi gaji yang sangat layak. Jadi pemerintah Arab Saudi berhak memecat ulama yang tidak sesuai dengan kebijakan negara. Pemerintah Singapura juga berhak mengatur ulama. “Indonesia kan jauh bedanya.”

    Alasan ketiga, menurut Dradja, mengapa Kemenag tidak mengeluarkan pengaturan dan daftar serupa bagi penceramah agama lain seperti romo, pendeta, pedanda, biksu, dan jiao sheng?.

    “Apakah ini bukan perlakuan diskriminatif oleh negara terhadap ulama?” tanya Dradjad.

    Karena itu, Dradjad meminta Menteri Agama membatalkan eksperimen yang kontra-produktif ini. Biarlah takmir masjid yang menyeleksi sendiri khatib. Mereka sudah punya filternya.

    “Toh takmir dan jamaah juga yang jatuh bangun mendirikan dan memakmurkan masjid,” paparnya.

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here