Oemar Bakri, Nawa Cita yang Tinggal Janji

    0
    “Oemar Bakri.. Oemar Bakri Banyak Ciptakan Menteri, Oemar Bakri… Oemar Bakri Profesor dokter insinyur pun jadi, tapi mengapa gaji guru Oemar Bakri selalu dikebiri”.

    Kutipan di atas merupakan penggalan lagu Oemar Bakri yang dibawakan Iwan Fals. Lagu tersebut diciptakan menimbang kondisi guru pada masa orde baru (Orba) masih jauh dari kata ideal. Peranan guru yang sejatinya menjadi tolak ukur kemajuan sebuah bangsa, pada saat itu malah terabaikan.

    Pasca reformasi, kehidupan guru perlahan mulai meningkat. Puncaknya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005.  Dalam undang-undang tersebut, harkat dan martabat guru terangkat sebagai pendidik professional.

    Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya guru memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial, yang meliputi: (1) gaji pokok, (2) tunjangan yang melekat pada gaji, serta (3) penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasai. Ke depan, profesi guru cukup menjanjikan dan diharapkan menjadi pilihan pertama bagi generasi muda atau setidak-tidaknya menjadi pilihan yang sama dengan profesi lainnya, seperti dokter; akuntan, insinyur, advokat, notaris tdan lain­ lainnya.

    Gaji guru pun mengalami penyesuaian. Hal itu didasarkan atas tingkat inflasi yang terjadi. Artinya, kesejahteraan guru memang benar-benar menjadi fokus untuk proyek pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.

    Saat Jokowi kampanye, ia menawarkan Nawa Cita. Dari 9 agenda Nawa Cita, setidaknya ada 2 agenda yang bersentuhan dengan pendidikan dalam mencapai revolusi karakter bangsa yang diinginkan. Ini tentunya menjadi angin surga.

    Tapi sepertinya harapan tidak sesuai kenyataan, nasib guru hari ini kembali nelangsa. Sudah hampir 3 tahun ini tidak ada kenaikan gaji guru. Sementara itu, keadaan ekonomi kian memburuk. Apa-apa semuanya mahal.

    Jokowi lebih tertarik mengejar proyek pembangunan. Kejar ini dan itu, bangun sana dan sini, serta hutang kian kemari. Seakan Jokowi saat ini sedang berlomba meraih gelar ‘Bapak Pembangunan’ dari Soeharto.

    Jokowi harus belajar dari pengalaman negara matahari terbit, Jepang. Saat negara tersebut luluh lantak oleh Bom atom, Kaisar Hirohito memerintahkan menteri pendidikannya untuk menghitung jumlah guru yang tinggal dan masih hidup. Sang Kaisar juga bergerilya mendatangi para guru yang tersisa akibat bom tersebut. Begitulah bangsa yang besar menghargai peran dan jasa seorang guru dalam proses pembangunan.

    Rencananya Jokowi akan memberikan THR dan gaji 13 untuk PNS. Terlepas dari  tujuan politis atau tidak, namun rencana Jokowi tersebut hanya berimplikasi jangka pendek. Atau hanya sebatas menggerakkan ekonomi menjelang lebaran. Setelah itu, guru akan menjadi Oemar Bakri lagi, nelangsa dan kembali dikebiri.

    Apalah artinya tiang beton, namun penyangga negeri ini diisi oleh SDM yang lemah dan tidak berdaya saing. Lapangan kerja yang dijanjikan akan menjadi percuma jika semuanya diisi oleh tenaga kerja asing (TKA). Apalah artinya baju baru dan kue lebaran, jikalau setelah itu nasib guru akan kembali berhutang untuk sekedar dapur mengepul.

    Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia adalah hal mustahil jika guru tidak diperhatikan. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional hal tidak masuk diakal jika pendidikan tidak menjadi prioritas. Melakukan revolusi karakter bangsa adalah sebuah kemunafikan jika pemerintah hanya membangun infrastruktur tanpa membangun manusianya.

    Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

     

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here