Pengaktifan ‘Pasukan AntiTeroris TNI’ ala Moeldoko Bikin Jokowi Langgar UU?

    0

    Aksi teroris yang merajalela belakangan ini membuat Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko angkat bicara. Mantan Panglima TNI itu mewacanakan mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI dalam memberantas terorisme akan kembali diaktifkan. Koopssusgab adalah tim gabungan pasukan khusus yang berasal dari tiga matra TNI. Moeldoko mengklaim Jokowi sudah kasih restu.

    Tapi, mengelola negara jelas tidak sebatas dapat restu-tidak restu Jokowi. Kekuasaan seorang presiden tidak tak terbatas. Seorang presiden pun dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Makanya, sewaktu Moeldoko menilai pembentukan Koopssusgab tak perlu menunggu revisi RUU Antiterorisme karena tim khusus itu di bawah komando Panglima TNI, saya jadi kebingungan.

    Padahal, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tak mengatur keterlibatan TNI dalam menanggulangi terorisme. Makanya pembentukan Densus 88, pasukan khusus yang jadi garda terdepan membumihangusan terorisme ini dibentuk oleh Kapolri, bukan Panglima TNI.

    Memang ada celah yang bisa dimainkan. Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa pemberantasan terorisme merupakan salah satu tugas pokok TNI. Tetapi keterlibatannya bergantung pada kebijakan dan keputusan politik negara. Tergantung keputusan Presiden dan DPR sejauhmana TNI perlu dilibatkan.

    Dari sini saya membaca, perbantuan militer hanya bisa dibenarkan jika Polri sudah “angkat tangan”, jika situasi sudah di luar kapasitas polisi. Andai pun Koopssusgab diaktifkan kembali, sifatnya perbantuan. Pelaksanananya tetap dalam konteks tugas perbantuan terhadap Polri.

    Mengapa? Karena pendekatan non judicial dalam menangani terorisme bukan hanya akan menimbulkan represi massal dan berkelanjutan tetapi pasti gagal mengikis ideologi teroris yang perkembangannya amat berbeda dengan di masa lalu. Kita sama-sama paham, dalam pertempuran yang namanya militer sejatinya kerangka sistem peradilan pidana, ada hukum perang yang dipakai di sana. Sehingga, kalau tidak dibatasi, keberadaan Koopssusgab hanya akan menjadi teror baru bagi warga negara. Dengan pola kerja operasi tentara, represi sebagaimana terjadi di masa lalu akan berulang.

    Intinya, kalau Moeldoko tetap ngotot membentuk Koopssusgab yang kendalinya berada di bawah Panglima TNI, ketika Polri menyebut ‘tidak perlu’, restu Jokowi ini bisa dinilai sebagai tindakan melanggar UU. Usulan Moeldoko ini akan memantik masalah tata negara baru.

    Lagipula saya pikir Polri belum angkat tangan. Yang saya pahami, kejadian terorisme ini akibat Polri dan mantra kerjanya: BNPT dan BIN belum bekerja maksimal. Dari sisi anggaran kita bisa berkaca pada temuan Center for Budget Analysis (CBA).

    Riset itu menemukan dari total anggaran yang dimiliki Polri (tahun 2018) sebesar Rp95 triliun, hampir setengahnya habis untuk belanja pegawai. Untuk penindakan tindak pidana terorisme hanya dianggarkan senilai Rp435,8 miliar. Ditambah anggaran terkait penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkeadaan tinggi senilai Rp3 triliun. Artinya, tak sampai 5% anggaran yang digunakan. Sementara untuk BIN, dari Rp5,6 triliun total anggaran 2018, tercatat sebagian besar digunakan untuk biaya dukungan administrasi dan SDM sebesar Rp3,5 triliun.

    Saya yakin dan percaya usulan Moeldoko kepada Jokowi agar mengaktifkan kembali Koopssusgab tidak diperlukan. Polisi, BIN dan BNPT masih sanggup menangani aksi teror selama ini. Yang perlu dilakukan adalah kinerja tiga lembaga ini dengan evaluasi penggunaan anggarannya selama ini serta memperbaiki regulasi yang masih dianggap lemah.

    Oleh: Arief Rahman, warganet.

     

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here