PTUN Tolak Gugatan HTI, Mantan Jubir: Ini Rezim Kezaliman

    0

    PolitikToday – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengesahkan pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Majelis hakim menganggap keputusan Kemenkumham tentang pembubaran HTI sudah sesuai dengan aturan.

    “Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya,” ujar ketua majelis hakim Tri Cahya Indra Permana di ruang sidang utama PTUN Jakarta, Jl Sentra Baru Timur, Jakarta Timur, Senin (7/5/2018).

    Menurut majelis, gugatan tersebut ditolak karena adanya bukti-bukti yang menyatakan HTI tidak sepaham dengan Pancasila.

    “Dari bukti yang diajukan para pihak, banyak bukti yang menunjukkan upaya mengubah Pancasila,” ujar majelis hakim.

    Mantan juru bicara HTI, Ismail Yusanto, mengecam putusan tersebut. Ia bahkan menyebutnya sebagai sebuah kezaliman.

    “Kita lihat ini sebuah rezim kezaliman, ini rezim yang menindas, rezim anti-Islam,” ujarnya.

    Dia heran kenapa majelis hakim menolak gugatan tersebut. Padahal, sebelum dibubarkan, kegiatan dakwah HTI tidak pernah disalahkan atau bahkan dilaporkan.

    “Dakwah HTI tidak pernah disalahkan, dakwah kita tidak pernah dipanggil, dan semua kegiatan kita dapat izin. Terus di mana salahnya?” ucap Ismail.

    Ismail juga menilai majelis hakim tidak menggubris pendapat saksi ahli dari HTI. Menurutnya, pandangan majelis hakim sudah selaras dengan pemerintah.

    “Perspektif majelis hakim sama seperti perspektif pemerintah,” ungkapnya.

    Sebelumnya, gugatan bernomor 211/G/2017/PTUN.JKT tersebut didaftarkan pada 13 Oktober 2017 lalu. Dalam perkara ini, HTI menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum.

    Adapun gugatan HTI ialah meminta PTUN Jakarta memutuskan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia tanggal 19 Juli 2017 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
    (raf)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here