Resmi Jadi Tersangka, Bupati dari PDIP Ini Ditahan KPK

    0

    PolitikToday – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Buton Selatan, Agus Feisal Hidayat, sebagai tersangka penerima suap. Politikus dari PDI Perjuangan itu sudah ditahan KPK untuk 20 hari ke depan.

    Juru Bicara KPK Febri Diansyah, mengatakan, selain Agus, penyidik juga menetapkan status tersangka kepada Tonny Kongres (TK). Ia merupakan kontraktor PT Barokah Batauga Mandiri yang diduga sebagai pemberi suap.

    “Dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhadap AFH, Bupati Buton Selatan di Rutan Cabang KPK di gedung Merah Putih KPK dan TK, swasta di Rutan Guntur,” kata Febri di Jakarta, Kamis (24/5/2018) malam.

    Agus tampak keluar dari gedung KPK Jakarta pada Jumat dini hari seusai menjalani pemeriksaan sejak Kamis (24/5) siang.

    Agus yang telah mengenakan rompi tahanan KPK tersebut memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media seputar kasus yang menjeratnya itu.

    Diduga Agus menerima total Rp409 juta dari kontraktor terkait proyek-proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

    Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/5) malam, sebagian sumber dana diduga berasal dari kontraktor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

    “TK diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk diberikan kepada Bupati,” ungkap Basaria.

    Dalam kegiatan tersebut, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana antara lain uang Rp409 juta dalam pecahan seratus ribuan, buku tabungan Bank BRI atas nama Aswardy (pegawai PT BRI/orang kepercayaan Tonny Kongres terkait penarikan Rp200 juta, dan buku tabungan Bank BRI atas nama Anastasya (anak dari Tonny Kongres).

    Selanjutnya, barang bukti elektronik, catatan proyek di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, dan seperangkat alat-alat kampanye salah satu Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.

    Sebagai pihak yang diduga pemberi, Tonny Kongres disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

    Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

    Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Agus Feisal Hidayat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
    (raf)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here