Rezim yang Represif pada Ulama, Dulu Kriminalisasi Kini Kerdilkan dengan Rekomendasi

    0

    Anti-kebhinekaan, anti-NKRI, kelompok radikal, dan tak punya komitmen kebangsaan yang tinggi. Kata-kata ini sudah menjadi senjata ampuh bagi rezim ini guna melabeli orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka.

    Inilah prahara. Di era Pemerintahan Jokowi, pengkritik memang tak diberi ruang. Siapa saja yang menentang, akan dianggap pembangkang. Penguasa seakan sudah menjadi pemegang kendali kebenaran yang absolut di negeri ini.

    Memang ada yang tidak beres dengan negeri ini. Sejak Jokowi berkuasa, negara ini terus saja mengalami kebuntuan demokrasi yang demikian hebatnya. Namun ia tidak sadar juga. Masih saja mempertahankan kesalahan secara membabi buta. Padahal jutaan rakyat Indonesia, yang datang dari berbagai penjuru Nusantara, telah berkali-kali turun ke jalan-jalan Ibu Kota, guna menuntut perbaikan sikap penguasa.

    Satu hal yang membuat miris hati akibat kelakuan rezim ini adalah perlakuan mereka terhadap tokoh agama, terutama para ulama. Dulu ulama yang berani bersuara lantang, dikriminalisasi oleh aparat keamanan. Materi-materi khutbah mereka diperkarakan. Hanya gara-gara ceramah, orang-orang alim itu dipanggil untuk diintrogasi. Seperti sudah tidak ada lagi kebebasan berbicara di negeri ini.

    Bahkan, saking berambisinya untuk memenjarakan, pesan percakapan di dunia maya pun diada-adakan. Inilah teror yang dihadirkan untuk membungkam mulut para pemimpin umat. Rezim ini tak ubahnya sedang membangkitkan kultur politik lama, yang dulu telah kita tentang bersama, yakni pemerintahan otoriter yang bertangan besi.

    Makin ke sini, penguasa mulai menyadari tindakan represif itu sudah tak ampuh lagi. Orang yang menyuarakan kebenaran, tak akan pernah takut akan ancaman. Karena itu, strategi lain mulai dijalankan, yakni sebuah upaya pengkerdilan. Para ulama yang tak sepaham dengan penguasa ini, akan dianggap tak punya komitmen kebangsaan tinggi. Dengan kata lain, mereka dilabeli orang yang tak setia dengan NKRI, bahkan sebagai pemecahbelah kerukunan bangsa.

    Label itulah yang hendak disematkan oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, kepada sekelompok mubaligh di negeri ini. Pasalnya, kementerian yang ia pimpin baru saja mengeluarkan rilis 200 nama mubaligh yang direkomendasikan. Nama-nama itu disebutnya telah lolos tiga kriteria, yaitu mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi.

    Publik tak begitu saja percaya dengan penilaian Kemenag ini. Soalnya banyak ulama besar, tentu saja memiliki keilmuan tinggi dan reputasi baik, tapi tak masuk dalam daftar itu. Contohnya Ustaz Abdul Somad (UAS), Ustaz Arifin Ilham, Ustaz Adi Hidayat, dan Habib Rizieq Shihab, tak masuk dalam list tersebut. Keilmuan dan reputasi mereka jelas baik dan mumpuni, bahkan mungkin saja, melebihi Menteri Agama sekalipun.

    Kalau soal komitmen kebangsaan, ini yang perlu diperdebatkan. UAS misalnya sudah berkali-kali menyampaikan kecintaannya terhadap bangsa ini. Namun, lantaran ia sering mengkritik kesalahan pemerintah, penguasa dan segelintir pendukungnya, menuding ia anti-NKRI. Begitu pula yang dialami Habib Rizieq dan sejumlah ulama lainnya. Jadi, bisa diartikan, komitmen kebangsaan yang dimaksud rezim saat ini adalah tunduk dan patuh-sepatuhnya kepada pemerintah, meski tindakan dan perbuatan mereka salah.

    Menjadi pertanyaan, apakah kelakuan anak buah Jokowi ini memang perintah penguasa atau hanya ulah mereka yang mempunyai niat terselubung untuk kepentingan tersendiri? Di satu sisi kita menyadari Jokowi memiliki kuping tipis sehingga enggan dikritik. Sudah banyak pengkritiknya yang dijebloskan begitu saja ke dalam penjara. Jauh berbeda dari pendahulunya yang meski dihina sekalipun, tapi tak pernah berupaya membalas.

    Di sisi lain, Jokowi juga memiliki kelemahan dalam soal kepemimpinan. Tak semua institusi berhasil ia pegang karena kuatnya tarik menarik kepentingan di lingkaran Istana. Bagaimana bisa berharap banyak, toh dia cuma seorang ‘petugas partai’? Besar kemungkinan masih ada kekuatan besar di atasnya. Dan kekuatan besar itulah yang menjadi pengendali utama. Mungkin saja.

    Oleh: Patrick Wilson

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here