Viral Surat Ormas Minta THR, Polri akan Tindak Tegas

    0

    PolitikToday – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal menegaskan bahwa Polri akan menindak tegas ormas yang memaksa meminta tunjangan hari raya (THR) pada suatu institusi atau pihak tertentu.

    “Tidak boleh organisasi apa pun yang mengatasnamakan apa pun yg meminta sesuatu dengan paksa,” katanya, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (28/5/2018).

    Namun Iqbal menyebut pemberian THR kepada ormas tidak dilarang asalkan sukarela, selama tidak ada tindakan melawan hukum dalam pemberian THR tersebut.

    “Kalau ada pemaksaan kehendak, Polri akan melakukan proses penegakan hukum,” kata Iqbal.

    Iqbal juga mengaku sejauh ini sudah ada laporan terkait permintaan THR. Namun, menurutnya belum ada unsur paksaan.

    “Kami mendorong kepolisian setempat merangkul dan mengimbau tidak sifat memaksa. Kalau ada yang merasa dipaksa lapor segera ke kepolisian setempat kami akan lakukan perlindungan,” kata Iqbal

    Sebelumnya Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap pemerintah mendorong penegak hukum untuk menindak kelompok-kelompok tertentu yang memaksakan permintaan THR kepada para pelaku bisnis.

    “DPR RI berharap kepolisian pada tingkat wilayah responsif dalam menanggapi laporan masyarakat, termasuk laporan mengenai permintaan THR oleh kelompok-kelompok tertentu kepada pelaku usaha. Tindakan seperti ini harus dicegah sebelum berkembang menjadi sebuah kebiasaan yang tidak pada tempatnya,” ujar Bamsoet, lewat keterangan tertulisnya, Minggu (27/5/2018).

    Bamsoet menyebut, akhir pekan lalu, di media sosial, telah viral surat dengan kop ormas tertentu yang berisi permintaan THR. Surat meminta THR itu ditujukan kepada para pelaku usaha di Kelapa Gading, Jakarta Utara dan kepada pelaku usaha di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Karena itu, Bamsoet meminta Kepolisian wilayah harus segera bertindak untuk mencegah keresahan dan rasa takut di kalangan pelaku usaha.

    “Kondusivitas harus tetap terpelihara dalam suasana apa pun. Permintaan THR dengan cara yang tidak semestinya atau mengandung unsur paksaan tidak boleh dibiarkan. Permintaan yang mengatasnamakan kelompok atau organisasi kemasyarakatan adalah sesuatu yang tidak lazim,” ungkapnya.

     

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here