ACTA Ajukan Lagi Uji Materi Presidential Threshold Ke MK

    0
    ACTA Ajukan Lagi Uji Materi Presidential Threshold Ke MK

    PolitikToday – Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman menyebut pihaknya akan akan mengajukan kembali uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden dalam UU 7/2017 Tentang Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi.

    “Kami beranggapan ketentuan presidential threshold pada Pasal 222 UU Pemilu tersebut bertentangan dengan Pasal 6 UUD 1945 yang mengatur tentang syarat menjadi calon presiden dan Pasal 6A ayat (5) yang mengatur tata cara Pemilihan Presiden,” jelasnya dalam keterangan pers di Kawasan Menteng, Jakarta, Senin (18/6/2018).

    Meski pernah ditolak MK, Habiburokhman yakin pengajuan kembali uji materi kali ini akan diproses dengan berdasar pada ketentuan.Selain karena tidak ideal adanya ambang batas dalam Pemilu 2019 yang akan akan dilaksanakan serentak. Ambang batas 20 persen kursi di Parlemen atau 25 persen suara sah nasional tidak pernah ada dalam UUD 1945.

    “Namun Pasal 222 yang secara teknis seharusnya hanya mengatur tata cara pencalonan justru membuat syarat tambahan yang menyimpang tersebut,” paparnya.

    Dia pastikan laporan tersebut akan diserahkan secepatnya setelah cuti bersama lebararan berakhir atau MK kembali aktif pada Kamis (21/6/2018) pekan ini.

    Sebelumnya, permohonan uji materi serupa telah diajukan oleh kelompok masyarakat melalui Indrayana Centre for Government, Constitution and Society (Integrity), menjadi kuasa hukum untuk permohonan uji materi tersebut. Pendaftaran gugatan dilakukan pada Rabu (13/6/2018).

    “Kami meminta MK dapat segera memutuskan permohonan ini sebelum masa pendaftaran capres berakhir pada 10 Agustus 2018 yang akan datang,” kata Denny Indrayana dalam keterangan pers,

    Denny menjelaskan, syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen telah mendegradasi kadar pemilihan langsung oleh rakyat yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945. Syarat yang diadopsi dalam pasal 222 UU Pemilu itu menyebabkan rakyat tidak bebas memilih karena pilihannya menjadi terbatas.

    Syarat tersebut pun harus kembali diujimaterikan ke MK karena telah nyata bertentangan dengan UU Dasar 1945. Meski telah diuji sebelumnya, papar Denny, tapi berdasarkan Peraturan MK, pasal 222 UU Pemilu dapat diajukan kembali ke MK.

    “Inilah perjuangan konstitusional untuk mengembalikan daulat rakyat dan mengembalikan kebebasan rakyat untuk secara lebih bebas memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden,” tutur dia.

    Permohonan uji materi kali ini dilakukan oleh 12 orang dari macam bidang. Mereka adalah Busyro Muqoddas (mantan Ketua KPK dan Ketua Komisi Yudisial), M Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan), Faisal Basri (akademisi), Hadar Nafis Gumay (mantan Komisioner KPU), Bambang Widjojanto (mantan Pimpinan KPK), dan Rocky Gerung (akademisi). Ada pula Robertus Robet (akademisi), Feri Amsari (Direktur Pusako Universitas Andalas), Angga Dwimas Sasongko (profesional/sutradara film), Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua PP Pemuda Muhammadiyah), Titi Anggraini (Direktur Perludem), dan Hasan Yahya (profesional).

    Sementara, ahli yang akan dihadirkan untuk mendukung permohonan uji materi ini ada tiga pakar hukum. Ketiganya adalah Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar, dan Bivitri Susanti.

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here