Anggota Polri Aktif Dilarang Duduki Jabatan di Luar Organisasi Kepolisian

    0
    Anggota Polri Aktif Dilarang Duduki Jabatan di Luar Organisasi Kepolisian

    PolitikToday – Pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, angkat bicara terkait pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai plt (pelaksana tugas) Gubernur Jawa Barat. Ia menjelaskan dalam Undang Undang (UU) No 2/2002 tentang kepolisian RI pada pasal 28 ayat (1) disebutkan dengan jelas larang polisi terlibat politik praktis.

    “Setiap anggota polisi dilarang melibatkan diri dalam politik praktis, kemudian pada ayat (3) UU tersebut juga melarang anggota polisi aktif menduduki jabatan di luar organisasi kepolisian,” tegasnya, Selasa (19/6/2018).

    Bambang menegaskan Undang-Undang Kepolisian RI itu seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap anggota polisi. Harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh lapisan anggota kepolisian mulai dari Kapolri sampai para pelaksana petugas di lapangan.

    Bambang bahkan menyebut Presiden pun sebagai kepala negara, juga tidak boleh membiarkan hal tersebut terjadi. Dan jika terbukti ada, ia menyebut maka pejabat yang mengintervensi harus diberi tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

    “Jika ada dugaan unsur politis praktis mengintervensi Polisi, seharusnya memerintahkan mengusut benar tidaknya ada intervensi politik tersebut,” tegas Bambang Widodo Umar.

    Terkait aktivis Politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai Mendagri Tjahjo Kumolo terkesan abai pada protes masyarakat menolak dilibatkannya anggota kepolisian dalam urusan pemerintahan.

    “Mendagri tetap ngotot dengan argumen seadanya menunjuk yang bersangkutan sebagai penjabat Gubernur Jabar. Mendagri hanya melihat dasar hukum peraturan yang mereka buat sendiri. Karena aturan itu dibuat sendiri, tentu saja punya kecenderungan akan mengakomodir kepentingan pemerintah sendiri,” tutur Ray, Senin (18/6/2018).

    Ray menilai Permendagri No 1/2018 dibuat sedemikian rupa untuk memang ramah pada keinginan politik pemerintah. Salah satunya membuat ketentuan yang tidak tegas soal pelibatan anggota polisi dalam urusan pemerintahan.

    Ia menilai Mendagri juga mengabaikan UU No 2/2002 tentang kepolisian soal larangan polisi merangkap jabatan di luar tugas kepolisian. Jikapun harus bertugas di institusi lain, harus tetap berkaitan dengan tugas kepolisian, seperti di BNN dan atas dasar penugasan dari Kapolri.

    “Pasal 28 ayat 3 UU No2/2002 juga menyatakan dengan tegas bahwa polisi hanya bisa bertugas di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun,” paparnya.

    Sekalipun pejabat yang ditunjuk sekarang menjabat sebagai sestama Lemhanas, tapi status M. Iriawan sebagai polisi belumlah pensiun. Sudah semestinya, Kemendagri melihat aturan yang membatasi anggota polisi hanya boleh ditugaskan dengan tugas-tugas kepolisian.

    Artinya jikapun tetap dipaksanakan yang bersangkutan sebagai penjabat Gubenur, maka ketentuan pensiun atau mundur dari kepolisian harus dilaksanakan. Itupun terhitung dari tanggal yang bersangkutan ditunjuk sebagai penjabat Gubernur, sejak itu pula beliau harus mengirimkan surat pengunduran diri dari kepolisian.

    “Penunjukan ini juga menentang semangat menjadikan polisi sebagai institusi independen dan professional. Satu tugas yang sekarang semakin mendesak mengingat bahwa institusi ini makin jauh dari polisi yang professional,” pungkas Ray.

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here