Bank Dunia Kucurkan Utang Rp4,2 T, ProDem: Jokowi Ingkar Janji

    0

    PolitikToday – Ketua Majelis perkumpulan aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Syafti Hidayat, angkat suara menyusul disetujuinya pengajuan pinjaman 300 juta dolar Amerika Serikat dari Bank Dunia. Nilai itu setara dengan Rp 4,2 triliun.

    Menurutnya, pinjaman tersebut tidak sesuai dengan janji Jokowi semasa kampanye Pilpres 2014.

    “Pemimpin yang hebat itu harus satu kata dengan perbuatannya. Pada saat kampanye Pilpres 2014 salah satu janji Jokowi adalah menolak hutang luar negeri. Rekam digital soal menolak hutang luar negeri masih bisa dibaca hingga kini. Tapi Jokowi terus melanggar janjinya sendiri,” ujar Syafti, Selasa (5/6/2018).

    Syafti menilai pemimpin yang ingkar janji tidak layak untuk dipilih rakyat lagi. Sebab utang luar negeri selama ini bukanlah untuk memperbaiki ekonomi bangsa. Yang ada, ekonomi rakyat malah semakin susah karena harus membayar pajak yang besar agar pemerintah mampu mencicil utang.

    “Hutang yang dilakukan Jokowi ini akan menambah beban rakyat,” pungkasnya.

    Sebelumnya diketahui, Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui permohonan pinjaman senilai 300 juta dolar AS kepada Indonesia. Menurut Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo Chaves, dana pinjaman ini untuk meningkatkan prasarana dan pelayanan dasar yang relevan dengan pariwisata, memperkuat hubungan ekonomi lokal dengan kepariwisataan dan menarik investasi swasta di Indonesia.

    “Jika direncanakan dan dikelola dengan baik, pariwisata dapat menghasilkan lapangan kerja yang besar dan melipatgandakan pendapatan bagi Indonesia. Infrastruktur dasar yang lebih baik dan belanja oleh para pengunjung dapat menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan untuk pemerataan kemakmuran,” katanya.

    Namun, pengamat ekonomi dari UI Faisal Basri sebelumnya mewanti-wanti pemerintah hati-hati mengelola utang. Utang pemerintah saat ini Rp 4.180 triliun atau sekitar 29 persen dari produk domestik bruto. Menurutnya, utang pemerintah saat ini memang rawan karena bentuknya sebagian besar adalah obligasi yang 50 persen dipegang asing. Mayoritas obligasi yang dipegang asing ini membuat kedaulatan pemerintah atas ekonominya berkurang. Selain itu, Indonesia akan sangat terpengaruh oleh kondisi keuangan global.

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here