Cederai Reformasi, BEM se-Jabar Kirim Surat Protes ke Kemendagri Terkait Komjen Iriawan

    0
    Cederai Reformasi, BEM se-Jabar Kirim Surat Protes ke Kemendagri Terkait Komjen Iriawan
    Penjabat Gubernur Jawa Barat Komjen Pol M. Iriawan mengikuti prosesi pelantikan Penjabat Gubernur Jabar di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (18/6). Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

    PolitikToday – BEM seluruh Jawa Barat mengirim surat protes ke Kemendagri terkait penunjukan Komjen M Iriawan jadi pelaksana tugas (plt) Gubernur Jabar. Melalui surat itu, mereka meminta penjelasan Mendagri terkait penunjukan perwira polisi aktif tersebut.

    Surat diserahkan Koordinator BEM seluruh Jawa Barat Muhammad Fauzan dan rekannya. Fauzan datang sekitar pukul 14.15 WIB ke kantor Kemendagri.

    “Ini teman-teman se-Jawa Barat, korwilnya Universitas UPI, respon teman-teman semua hampir sama, kita prinsipnya menolak ditentukannya PJ Gubernur Jawa Barat dari anggota Polri aktif,” kata Fauzan kepada wartawan di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (19/6/2018).

    Fauzan meminta Mendagri untuk menjelaskan alasan dilantiknya PJ Gubernur Jawa Barat dari anggota Polri aktif yaitu Komjen Mochamad Iriawan. Jika alasanya karena Jawa Barat daerah rawan konflik, Fauzan mempertanyakan dimana titik rawan konflik itu.

    “Kan alasannya karena rawan konflik makanya dijadikan polisi sebagai PJ Gubernurnya makanya kami tanyakan Jawa Barat di mana rawan konfliknya. Pilkada sudah 4 bulan berjalan itu aman-aman saja, ini kan framing yang kurang baik mengklaim Jawa Barat seperti itu,” imbuhnya.

    Fauzan mengatakan, BEM seluruh Jawa Barat baru mengetahui pelantikan PJ Gubernur itu pada H-1. Setelah itu, pihak BEM dikatakannya langsung berkoordinasi untuk menentukan langkah dari BEM seluruh Jawa Barat.

    “Intinya surat yang diberikan ini surat penolakan. Intinya polisi harus mengundurkan diri dulu, pensiun tapi Pak Iwan masih polisi aktif walaupun dia belum ada amanah di Mabes Polri tapi masih anggota Polri. Kan gubernur jabatan politik, polisi nggak boleh terlibat dalam politik praktis, ini kan flashback orde baru,” kata Fauzan.

    Jika tidak ada respon dari Kemendagri, kata Fauzan, pihaknya akan menggelar aksi yang besar. Menurutnya, BEM Jawa Barat juga sudah mengeluarkan petisi penolakan dan ditandatangani 1.000 orang.

    Cederai Reformasi

    Sebelumnya, BEM UI menyatakan kecewa dan menganggap penunjukan Iriawan itu mencederai semangat reformasi.

    “Pelantikan Komjen Iriawan bukan hanya mengecewakan masyarakat yang aspirasinya telah diperhatikan dengan pembatalan wacana tersebut, melainkan juga mencederai semangat reformasi untuk memisahkan ranah sipil dengan ranah militer,” Ketua BEM UI 2018 Zaadit Taqwa lewat keterangan tertulisnya, Selasa (19/6/2018).

    Penunjukan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar didasari Permendagri 1/2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah. BEM UI menilai pelantikan Iriawan ini melanggar 3 aturan uang berlaku.

    “Ketiga peraturan tersebut antara lain UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peran dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri),” ujar Zaadit.
    (raf)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here