Demokrasi Banteng Ngamuk

    0

    Banteng merupakan binatang yang dilambangkan dengan keperkasaannya. Namun binatang yang satu spesies dengan kerbau ini termasuk binatang mudah linglung dan mudah mengamuk. Hal ini lebih disebabkan factor genetik banteng yang buta warna parsial.

    Buta warna parsial merupakan ketidakmampuan untuk membedakan warna. Hal tersebut dikarenakan tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada banteng. Oleh sebab itu, banteng sering kali bereaksi terhadap gerakan-gerakan yang dirasa mengancam dirinya. Ada gerakan sedikit banteng siap menyeruduk.

    Demokrasi kita hari ini juga seperti banteng yang ngamuk. Ada gerakan sedikit yang dirasa mengancam langsung diseruduk. Ada saja sedikit gerakan aksi, langsung ditetapkan sebagai pelaku makar. Kebebasan berpendapat hari ini seolah ditutup rapat. Setuju tidak setuju, kita dicoba diseragamkan untuk setuju.

    Data dari organisasi nirlaba Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) contohnya. Disana disebutkan semenjak Jokowi dilantik setidaknya dalam satu bulan minimal ada dua laporan dan maksimal 15 laporan pidana UU ITE ke kepolisian. Sementara itu indeks demokrasi Indonesia juga menurun pada 2016, berada pada 70,9 persen dari 72,82 persen pada tahun sebelumnya.

    Adapun pihak yang seringkali dibungkam dan dipidana adalah aktivis antikorupsi, aktivis lingkungan dan jurnalis. Lihat saja aksi beringas negara terhadap aksi massa mahasiswa HMI beberapa waktu yang lalu. Mereka tidak lagi diperlakukan sebagai warga negara yang dilindungi hak berpendapatnya. Mereka ditendang, dipukuli bagaikan anjing kotor di jalanan. Perlakuan negara kepada sipil bak banteng ngamuk yang terganggu.

    Belum usai cerita itu, muncul lagi penggerudukan sebuah kantor berita (Radar Bogor) oleh partai yang kebetulan juga berlambang banteng. Partai tersebut mengamuk dan mengacak-ngacak kantor berita tersebut. Partai ini tidak terima pimpinan partainya diberitakan negative oleh media tersebut.

    Sayang seribu sayang, aksi tersebut seakan mendapat pembenaran. Sikap arogansi DPD PDIP Jawa Tengah juga menegaskan amukan sang banteng. Sang ketua dengan enteng mengatakan kalau hal tersebut terjadi di Jawa Tengah maka akan rata dengan tanah. Ngeri.

    Padahal demokrasi memberikan ruang bagi semua pihak untuk dapat menyelesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Contohnya ketika Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono yang merasa difitnah oleh salah satu media, maka jalur hukum dan pelaporan kepada dewan pers merupakan jalan yang ditempuhnya. Tidak ada kerusakan, tidak ada kehebohan yang berarti.

    Seakan hari ini media diwajibkan membuat berita positif tentang pemerintah. Tentang selfienya, tentang vlognya, dan tentang motornya.

    Lihat saja sejumlah pemberitaan di saluran media yang ada. Perbedaan bukan lagi menjadi sebuah perekat seperti tulisan di bawah kaki lambang negara kita, Bhineka Tunggal Ika. Warna kulit seringkali dijadikan kasta. Bentuk mata seringkali menjadi pembeda. Pilihan warna pun kadangkala membuat kita harus pecah dalam keluarga. Demokrasi kita sudah seperti banteng yang buta warna.

    Banteng ngamuk tersebut harus segera ditertibkan jika kita tidak mau demokrasi kita hancur berantakan. Oleh sebab itu dibutuhkan matador yang dapat mengendalikan tanpa harus membunuh sang banteng. Semoga sang matador dapat memberi rasa aman kepada masyarakat yang takut diseruduk banteng ngamuk.

    Adnan Wijaya Kusuma

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here