Demokrat Akan Galang Dukungan Fraksi Lain untuk Dukung Hak Angket

    0
    Demokrat Akan Galang Dukungan Fraksi Lain untuk Dukung Hak Angket

    PolitikToday – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menyebutkan bahwa Fraksi Partai Demokrat akan berusaha mengajak dan meraih dukungan fraksi lainnya di DPR untuk ikut mengajukan hak angket DPR RI terhadap pengangkatan Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Menurut Agus, partainya berharap fraksi-fraksi lainnya akan bersama sama mereka mengajukan hak angket DPR guna menggugat pengangkatan tersebut.

    “Secara otomatis fraksi lain ada juga yang merasa mempunyai kewajiban seperti itu,” kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/6).

    Wakil Ketua DPR RI itu menjelaskan, pengajuan angket ini adalah hak dan kewajiban DPR RI yang diatur dalam undang undang. Setiap anggota legislatif, tambahnya mempunyai hak dan kewajiban untuk menanyakan ataupun melaksanakan angket tersebut.

    “Sehingga, ada banyak juga anggota dewan yang terpanggil untuk mengajukan sebagai pengusul hak angket tersebut,” ujar Agus.

    Ia mengungkapkan, fraksinya berpandangan pengangkatan Iriawan menjadi penjabat gubernur Jawa Barat melanggar beberapa undang-undang. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Lebih jauh politisi senior Partai Demokrat itu menerangkan, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan, TNI dan Polri harus bersifat netral tidak boleh melaksanakan politik praktis di dalam pelaksanaan pilkada. Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan untuk menjadi pejabat, anggota kepolisian harus mengundurkan diri.

    “Kepolisian RI bisa ditugaskan untuk menjadi penjabat sementara tetapi harus mundur terlebih dahulu. Apabila itu yang ditugaskan menjadi pjs baru boleh, tetapi saat ini pejabat yang bersangkutan kan masih aktif sehingga ini ditengarai menyalahi UU,” kata Agus.

    Dalam penilaian Agus, dalam hal pengangkatan Iriawan sebagai Penjabat Gubernur terdapat beberapa pelanggaran diantaranya adalah UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam UU itu, sebutnya, untuk menduduki pejabat tinggi madya, TNI dan Polri diharuskan mengundurkan diri.

    Fraksi Partai Demokrat, tegasnya akan segera menggulirkan hak angket. “Yang jelas saat ini kami sudah kordinasi persyaratan hak angket itu diajukan oleh 20 anggota DPR lebih dari dua fraksi ini persyaratan ini sedang diikuti dan dalam waktu secepatnya akan disampaikan kepada pimpinan DPR,” kata Agus.

    (gg)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here