DPR Siap Awasi KPK, Laode: OTT Tidak Terkait Politik

    0

    PolitikToday – KPK menolak keras jika rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) atas kepala-kepala daerah belakangan ini disangkutkan dengan peta politik Pilkada Serentak yang akan digelar bulan ini. Alasan ini mengada-adaa sebab KPK semata-mata hanya melaksanakan tugasnya. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

    Laode menekankan, kegiatan OTT merupakan hasil penyelidikan KPK atas laporan yang diterima dari masyarakat terkait dugaan pidana korupsi.
    “Kalau kami mendapatkan laporan dan bukti permulaan yang cukup, ya kami enggak bisa biarkan itu,” tuturnya.

    Laode mengakui bahwa KPK sudah pernah melakukan sosialisasi khusus kepada partai politik dan kandidat-kandidat yang akan bertarung di Pilkada 2018. Pasalnya, jumlah modal untuk mengikuti Pilkada tidak sedikit dan bisa menjadi pintu transaksi politik yang mengarah suap dan korupsi.

    “Kami takutkan, dengan ikut Pilkada akan timbulkan godaan-godan. Itu sudah kami lakukan pencegahan bahwa politik uang itu tidak baik,” kata Laode.

    Sebelumnya Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyesalkan terjadi tiga operasi tangkap tangan atau OTT di tiga daerah, yakni di Tulungagung, Blitar, dan Purbalingga, dalam waktu satu pekan sebelum Lebaran oleh KPK.

    “DPR tetap berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan memperhatikan asas persamaan hak di muka hukum (equality before the law) dan praduga tak bersalah (presumption of innocence),” kata Bamsoet melalui siaran persnya, Kamis (7/6/2018).

    “Komisi III mengkaji bukti-bukti yang menunjukkan aparat daerah melakukan tindak pidana korupsi, agar KPK tidak melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas penangkapan pelaku (error in persona),” ungkapnya.

    Dengan maraknya penangkapan kepala daerah jelang Lebaran, Bambang meminta Komisi II DPR RI untuk melakukan komunikasi dan pengkajian dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga, dapat melakukan evaluasi daerah rawan korupsi.

    Sebelumnya, Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi turut mengamankan uang sekitar Rp2 miliar berkaitan operasi tangkap tangan di Blitar dan Tulungagung, Rabu malam, 6 Juni 2018.

    “Estimasinya sekitar Rp2 miliar,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis dini hari, 7 Juni 2018.

    Mengenai apa modus dari korupsi ini, menurut Febri, sejauh ini baru dugaan terkait proyek-proyek sekolah dan jalan yang bisa diklarifikasi. “Lima orang yang diamankan ini masih kami mintai keterangan (di dua daerah OTT tadi),” ujar Febri.

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here