DPT Masih Jadi Persoalan di Pilkada 2018

    0
    Tenaga relawan menunjukkan surat suara pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang telah disortir, di kantor KPU Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/6). Sebanyak 1.018.000 lembar surat suara termasuk cadangan 2,5 persen disortir dengan cara diperiksa dan dilipat untuk digunakan pemilih menyalurkan hak pilihnya di TPS pada Pilkada Serentak, Rabu 27 Juni 2018. (ANTARA FOTO/Darwin Fatir)

    PolitikToday – Gerakan Masyarakat Sipil Peduli Pemilu memberikan sejumlah catatan kritis sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 ini. Salah satunya adalah Daftar pemilih Tetap (DPT) yang masih tetap menjadi persoalan.

    Menurut Sekjen KIPP Kaka Suminta dalam pernyataan sikap Gerakan Masyarakat Sipil Peduli Pemilu, di Bawaslu RI, JL MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (29/6), Daftar pemilih tetap tambahan (DPTB) masih banyak. Hal ini dilihat sebagai salah satu persoalan teknis selama pilkada 2018.

    “Menggambarkan belum baiknya DPT (daftar pemilih tetap) Pemilihan. Selanjutnya masih muncul masalah terkait Surat Pemberitahuan Memilih (C6),” ujarnya.

    Selain itu, mereka juga menyoroti masih adanya kotak kosong dalam pemilihan, meskipun hal tersebut diperbolehkan di dalam undang-undang. Juga terkait penundaan pemilihan di sejumlah TPS di Papua.

    “Kemudian, terdapat pemilihan suara ulang (PSU) di 64 TPS di berbagai provinsi,” katanya.

    Bukan hanya itu, Masyarakat Sipil Peduli Pemilu yang tergabung dari bermacam lembaga swadaya masyarakat dan akademisi yang concern terhadap pemilu itu pun menyoroti munculnya dugaan perilaku peserta yang melanggar aturan pemilu. Salah satunya terkait politik uang. Karenanya, mereka menyatakan sikap sebagai berikut:

    1. Catatan buruk DPT merupakan catatan bagi penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019

    2. Penyelenggara pemilu harus melakukan evaluasi terhadap munculnya berbagai masalah, seperti kendala teknis untuk semakin memaksimalkan penyelenggaraan Pemilu 2019

    3. Politisasi SARA minim dalam proses mempengaruhi pilihan pemilih menjelang pemungutan suara sebagaimana yang dikhawatirkan sebelumnya.

    4. Perhatian penuh terhadap pelaksanaan pemilihan di Papua.

    5. Semua pihak diharapkan bisa mengawal proses rekapitulasi dan penetapan pasangan calon terpilih.

    Meski demikian, mereka juga mengapresiasi keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 secara umum. Menurut mereka, masyarakat sudah semakin matang dalam berdemokrasi.

    “Hal ini (keberhasilan penyelenggaraan pilkada) membuat Indonesia layak dicatat sebagai negara panutan demokrasi. Namun demikian kami mencatat beberapa permasalahan terkait kendala teknis,” ucapnya.
    (raf)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here